UPDATESULSEL.NEWS- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tetap digelar 9 Desember 2020 dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Pemerintah juga sudah mempertimbangkan berbagai masukan dari NU, Muhammadiyah, MUI, Dewan Gereja, hingga LSM.
“Ada yang usul, Pilkada ditunda, ya kami hormati. Juga ada masukan, warga menolak kalau Pilkada ditunda,” ujar Menko Polhukam, Mahfud MD saat menjadi narasumber Dialog Kebangsaan di pendopo Kabupaten Probolinggo, Sabtu, 3 Oktober 2020.
Terkait masukan dari dari ormas keagamaan dan LSM, kata pria kelahiran Madura itu, sudah diterima dan dianalisa.
“Sebelumnya kan Pilkada akan digelar 22 September kemudian ditunda menjadi 9 Desember 2020,” katanya.
Yang jelas, Pilkada 9 Desember itu, sudah menjadi keputusan KPU, DPR RI, pemerintah, dan Bawaslu. Soal prakiraan Covid-19 masih berkecamuk, harus disertai dengan protokol kesehatan yang ketat. “Kalau Pilkada 9 Desember 2020 ditunda lagi hingga tidak ada Covid. Lantas siapa yang tahu sampai kapan Covid hilang? Kecuali vaksin sudah ditemukan,” kata guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta itu.
Mahfud mengatakan, calon vaksin memang sudah ada dan diharapkan bisa segera didistribusikan kepada penduduk di negeri ini. “Dengan 267 juta penduduk, minimal 200 juta penduduk yang akan divaksin,” katanya.
Sehingga solusinya, kata Mahfud, Pilkada 9 Desember 2020 tetap digelar dengan protokol kesehatan yang lebih ditingkatkan. Aparat keamanan diminta untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada warga yang melanggar protokol kesehatan.
“Contohnya di Tegal, Wakil Ketua DPRD punya hajatan khitanan, diizinkan oleh polisi. Wakil Ketua DPRD jadi tersangka, polisinya dicopot dari jabatannya,” kata mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu.
Dalam Dialog Kebangsaan yang dimoderatori Hasan Aminuddin (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) itu, Mahfud mengungkan, pada 9 Desember 2020 mendatang, Pilkada digelar di 270 daerah.
“Jika Pilkada sampai ditunda, maka haru diangkap Plt kepala daerah. Sisi lain Plt tidak bisa mengeksekusi hal yang penting,” ujarnya.
Tidak hanya soal Covid-19 dan Pilkada serentak 2020, Mahfud juga mengangkat soal perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia. Dikatakan meski sosialisasi sudah digencarkan, masih ada sekitar 17% warga Indonesia yang tidak percaya Covid-19.
Dengan jumlah total penduduk Indonesia sebanyak 268.583.016 jiwa (per 30 Juni 2020), maka ada sekitar 45 juta (17%) warga di negeri ini yang tidak percaya Covid-19. “Berdasarkan survei, di DKI Jakarta saja, 30 persen masyarakat tidak percaya Covid-19.
Di seluruh Indonesia, 17% tidak percaya Covid-19 itu ada,” kata Mahfud. Jangankan warga Indonesia, bahkan sekelas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pun menilai, Covid-19 adalah konspirasi global.
“Sekarang Trump dan istrinya terkena Covid-19,” kata mantan pengikut setia Gus Dur itu.
Dialog Kebangsaan tidak hanya diikuti puluhan pengurus ormas Islam dan pengasuh pesantren dari Tapal Kuda (Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi).
“Tetapi kami juga live melalui zoom dan youtube yang diikuti kepala-kepala OPD di Kabupaten Probolinggo,” kata Hasan Aminuddin.(**)
