Dukung Dilan di Pilwali Makassar Pakai Jabatan Gubernur, Nurdin Abdullah Dinilai Melanggar

oleh -180 views

UPDATESULSEL–  Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengaku, pasangan Deng Ical-Fadli Ananda cukup piawai memilih tagline Sombere’na Makassar sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Pilwalkot Makassar 2020.

Hal itu diutarakan Gubernur Sulsel itu saat menghadiri Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakersus) DPC PDIP Kota Makassar, di Hotel Four Poin by Sheraton Makassar, Ahad (13/9/2020).

“Jadi soal Sombere’, memang tidak ada yang meragukannya. Deng Ical dan Dokter Fadli sangat Sombere’,” tutur NA akronimnya.

Kebetulan, Deng Ical-Fadli yang akrab dengan akronim Dilan itu hadir bersama seluruh calon kepala daerah usungan PDIP.

Sebagai pejabat publik, Nurdin Abdullah sepantasnya mensupport seluruh pasangan calon Ealikota dan wakil Walikota yang ingin bertarung di Pilwali Makassar. Sebab, seluruh pasangan calon berkeinginan membangun dan memajukan kota Makassar.

Direktur Profetik Isntitute, M.Asaratillah mengungkapkan sebaiknya, Nurdin Abdullah memperlihatkan sikap netralitasnya sebagai orang nomor satu di Sulsel. Baginya, Nurdin Abdullah harus menempatkan dirinya sebagai pejabat milik seluruh masyarakat Sulsel termasuk kota Makassar.

“Pertama, secara normatif sebaiknya Pak Nurdin Abdullah netral, karena bagaimanapun beliau adalah kepala daerah tingkat Provinsi Sulsel. Dan beliau membawahi birokrasi pemerintahan, sehingga untuk menjaga agar birokrasi netral, maka beliau sebagai pucuk pimpinan mesti netral pula.

“Kedua, kita juga mesti memverifikasi, apakah dukungan Nurdin Abdullah ke Dilan itu adalah sesuatu yang faktual, ataukah hanya klaim saja dari oknum-oknum tertentu, hang mengidentifikasi diri dengan Dilan,” kata M. Asratillah, Senin (14/9/2020).

M.Asratillah menjelaskan Gubernur, Nurdin Abdullah harusnya mengajak seluruh lapisan masyarakat agar megawal berjalannya Pilwali Makassar.

“Sebaiknya kita bersama-sama menjaga agar Pilwali kali ini berjalan secara bermartabat, elegan tanpa harus menggiring-giring birokrasi pemerintahan menjadi partisan aktif politik,” harap M. Asratillah.

Sementara pakar Ilmu Politik UNHAS, Sukri menegaskan ham politik, Nurdin Abdullah harus ditempatkan secara profesional demi terciptanya Pilwali Makassar yang bermartabat.

“Kondisi ini memang dilematis, karena sebagai pemilih, dimana Nurdina Abdullah juga memiliki hak pilih sehingga wajar jika memiliki kandidat yang didukung. Namun hal tersebut harus juga memperhatikan aspek lain, bahwa sebagai kepala daerah dan poembina sosial politik di wilayah sulawesi selatan, beliau sebaiknya dapat menempatkan diri secara lebih proporsional dalam kondisi tersebut. Apalagi Nurdin Abdullah bukan merupakan kader atau pengurus partai politik tertentu yang mungkin mendapat tugas dari partai politiknya untuk mendukung kandidat yang diclaonkan partai politik tempat bernaung.

Jadi kondisi ini memang merupakan hak Nurdin Abdullah sebagai waraga negara yang memiliki hak pilih. Namun, sebaiknya ditempatkan secara proporsional dengan memperhatikan posisi beliaus ebagai Gubernur yang mengayomi seluruh pihak di Sulawesi Selatan,” ungkap Sukri.

Senada diungkapkan oleh pakar Politik lainnya dari UNHAS, Ali Armunanto. Menurutnya, dukungan tingkah sang Gubernur tidak dibenarkan untuk memanfaatkan jabatannya untuk membantu memenangkan pasangan Dilan adalah langkah yang tidak benar atau sebuah pelanggaran.

“Secara personal, memberi dukungan kepada salah satu paslon sah-sah saja, sepanjang tidak menggunakan pengaruh yang terkait jabatannya untuk memenangkan paslon tertentu. Namun apabila dukungan tersebut disertai dengan upaya untuk memenangkan paslon dengan menggunakan pengaruh yang didapatkan dari jabatannya saya rasa itu tidak bisa dibenarkan,” tegas Ali Armunanto. (**)