UPDATESULSEL.NEWS- Aktivis anti korupsi Rahmawati Karim menilai rezim Muslimin Bando gagal memimpin Enrekang. Apalagi satu tahun terakhir kepemimpinan Muslimin Bando-Asman (MB-Asman) tidak menjadikan rakyat sebagai prioritas utama dalam layanan publik.
Hal ini diungkapkan Rahmawati Karim berkaitan 8 tahun kepemimpinan Bupati Enrekang H. Muslimin Bando dan 3 tahun kepemimpinan bersama Asman Wakil Bupati Enrekang hari ini Minggu 31 Oktober 2021.
Kebijakan pengadaan kenderaan dinas bupati senilai Rp. 1,6 Miliar tahun anggaran 2021 salah satu bentuk ketidakpedulian terhadap kondisi rakyat.
“Tidak etis dalam situasi rakyat menjerit justru pengadaan mobil mewah,” kata Rahma sapaan akrab Rahmawati Karim.
Parahnya lagi, situasi pandemi pemerintah berencana melakukan pengurangan tenaga honorer dengan alasan membebani keuangan daerah. Kebijakan ini justru menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap situasi kehidupan rakyat saat ini. “Alasan membebani keuangan, kok bisa mengadakan fasilitas mewah,” ucapnya.
Selain itu, ketidakpedulian era Muslimin-Asman kepada rakyat juga terlihat dengan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 441,5 Miliar.
Proses pinjaman dana PEN yang sedang berjalan, semuanya diarahkan ke infrastruktur fisik diantaranya, jalan, jembatan, pasar dan rumah sakit. “Satu rupiah pun tak ada yang menyentuh pelaku usaha kecil. Semua peruntukannya ke megaproyek termasuk pembangunan 11 lapangan,” tutur aktivis Komunitas Massikola ini.
Era pemerintahan ini juga telah melakukan pembungkaman terhadap suara kritis. Pada hal, kebebasan berpendapat merupakan amanat konstitusi.
“Ini sejarah pertama kali di Enrekang, seorang bupati memenjarakan rakyatnya sendiri karena mengkriti lewat tulisan,” terang Rahma sembari menambahkan jika langkah memenjarakan suara kritis salah satu kemunduran demokrasi.
Rahma juga menilai transparansi gagal diterapkan di kepemimpinan Muslimin-Asman. Terbukti dengan adanya sengketa infomasi hingga ke Mahkama Agung bersama lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Cabang Enrekang. “Transparansi wajib dalam pemerintahan. Apalagi membuka ruang keterlibatan masyarakat itu amanat undang-undang,” jelas Rahma.
Belum lagi persoalan kualitas pembagunan infrastruktur fisik yang sangat memprihatinkan. Termasuk oligarki dan dinasti yang mewarnai kepemimpinan Muslimin-Asman. “Bangunan instan tanpa memperhatikan kualitasnya dan memang susah bicara kualitas jika pengelolaan publik kuat peran oligarki,” tutup Rahma mantan aktivis buruh. (*)
