UPDATESULSEL.NEWS – Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) antusias menyambut kehadiran rombongan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di Posko AMPU, Jalan Botto Dengeng, Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa, Jumat (27/01/23). Rombongan yang dipimpin langsung Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo dalam rangka pramediasi konflik agraria antara warga dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV.
Beberapa warga menyampaikan kesaksian terkait penggusuran lahan garapannya yang dilakukan PTPN XIV sejak tahun 2017. Termasuk kesaksian adanya kekerasan dan intimidasi yang dialami warga saat mempertahankan lahan garapannya.
“Saudara kami satu kampung yang digusur baru-baru ini sampai di halaman rumah, ini mengola lahan atas dasar kebijakan pemerintah daerah sebelumnya. Sekitar 24 tahun yang lalu diberikan karena lahan ini terlantar,” kata Darjat salah satu mantan Kepala Desa Batu Mila dengan nada yang keras.
Bahkan lanjutnya, jauh sebelum PT Bina Mulya Ternak (BMT) mengontrak lahan, warga sudah bertani dan beternak didalamnya.
“Disini lumbung pangan. Bahkan dua kali Gubernur Sulsel yang saat ini jadi Menteri Pertanian menghadiri panen raya jagung di kampung ini sebelum PTPN XIV menggusur lahan pertanian kami,” jelasnya lagi.
Sementara itu, Rahmawati Karim salah satu pendiri AMPU juga menyampaikan didepan Komisioner Komnas HAM bersama jajarannya, jika terjadi kekerasan bahkan hingga penangkapan dalam konflik agraria. Pasalnya, PTPN XIV saat melakukan penggusuran menggunakan pengawalan dari pihak Brimob bersenjata lengkap.
“Bahkan saat pengukuran ratusan aparat berhadapan rakyat sehingga banyak lansia luka-luka bahkan ada 7 warga yang ditangkap dan ada yang disiksa saat itu,” ungkap Rahmawati Karim .
Menanggapi keluhan warga, Prabianto, menyampaikan jika kehadirannya saat ini menyerap aspirasi tidak hanya dari warga tapi juga pihaknya bertemu pemerintah daerah dan pihak PTPN XIV.
“Seperti penyampaian awal, kehadiran kami saat ini baru tahap pramediasi untuk mengetahui aspirasi,” ungkap Prabianto sembari mengatakan jika pihaknya ingin mamastikan jika dalam konflik ini tidak terjadi intimidasi dan kekerasan termasuk memastikan tidak ada pelanggaran hak hidup.
Sebelum pertemuan diakhiri, Koordinator AMPU, Andi Zulfikar menyampaikan harapan ke Komnas HAM agar dapat memfasilitasi penyelesaian konflik ini tanpa menghilangkan sumber ekonomi rakyat dari hasil pertanian dan peternakan.
“Disini kita petani dan peternak. Penghasilan paling rendah Rp. 400.000 setiap hari sebagai petani penyadap aren,” tutup Andi Zulfikar. (*)
