UPDATESULSEL.NEWS – Adanya sejumlah rekanan yang mengerjakan paket proyek di Lingkup Pemprov Sulawesi Selatan pada tahun 2020 lalu yang hingga kini belum terbayarkan.
Ketua DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sulsel, Andi Troy Martino mengatakan tak ada alasan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah tak membayar rekanan.
“Jadi saya sudah bertemu dengan sejumlah teman teman kontraktor, mereka mengeluhkan belum dibayar oleh Pemprov Sulsel. Tidak ada alasan Pemprov Sulsel tidak membayar. Apa lagi pak Gubernur menyebut dana kita cukup, kalau uang banyak, pak Gub bayar dong,” kata Andi Troy Martino, Senin (18/01/2021).
Terkait penyataan Nurdin Abdullah kalau pekerjaan kontraktor kualitasnya nga bagus ngapain dibayar. Menurut Andi Troy Martino ucapan tersebut mestinya tak dilontarkan oleh Guburnur Sulsel, Nurdin Abdullah.
“Pemeriksaan kualitas pekerjaan ini sudah dilalui, ada tim penilai sejak awal melibatkan banyak pihak. Pemerintah kan profesional dalam hal ini, mereka bukan manajemen tukang sate. Pak Gub mestinya tak bicara lagi masalah kualitas, kasihan kontraktor yang belum dibayar,” ujar Troy Martino
Tak dilakukannya pembayaran ini, Andi Troy Martino menilai sangat miris, pasalnya sejak awal pengerjaan tidak dilakukan pembayaran uang muka, murni modal full dari rekanan. Sementara dalam amanah Peraturan Presiden (Perpres), pengusaha kecil harus diberi modal awal.
“Saya bersama teman kontraktor, sangat miris melihat pemprov Sulsel yang belum menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran. Ini sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) dalam pemberdayaaan UMKM. Dalam
Perpers nomor 16, UMKM atau perusahaan kecil dalam melakukan pekerjaan harus dibayarkan uang muka, ini di Pemprov tidak seperti itu, justru kontraktor ini sangat membantu melakukan pekerjaan tanpa uang muka, tapi justru dipersulit pula, terancam tak dibayar,” keluh Troy yang mewakili relaman penyedia jasa konstruksi.
Andi Troy Martino mengharapkan agar kontraktor segera dibayar oleh Pemprov Sulsel. “Tentunya kita berharap agar Pemprov Sulsel segara melalukan pembayaran. Dan melakukan pembenahan agar tak terjadi lagi keterlambatan pembayaran,” tutup Troy.
Sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum terbayar. Diduga, pembayaran tidak dilakukan oleh Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal tanggungjawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020.(*)
