UPDATESULSEL.NEWS – Seluruh desa di Indonesia didorong untuk menerapkan data statistik dalam melakukan pembangunan. Hal ini seiring desa menjadi ujung tombak pembangunan nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, perlu melakukan perencanaan dari tingkat awal desa.
“Kalau itu bisa dilakukan itu luar biasa sehingga perencanaan yang benar-benar berbasis bukti, fakta dan data itu benar-benar bisa diperoleh,” katanya, Senin, 6 Desember 2021.
Suharso menyatakan hal ini seiring pemerintah desa yang berperan menjadi garda terdepan terhadap sebuah pembangunan sehingga desa tidak lagi sebagai objek pembangunan melainkan subjek dan ujung tombak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan pembangunan desa akan lebih tepat sasaran jika berlandaskan data yang lengkap dan akurat sehingga diperlukan peningkatan kapasitas desa.
Suharso menyebutkan saat ini terdapat beberapa tantangan pemerintah daerah seperti belum optimalnya keterlibatan desa dalam proses pendataan dan perlunya meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pemerintah desa dalam mengelola data desa.
Tantangan itu muncul karena rendahnya literasi data desa yang berpengaruh pada komitmen pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas desa dalam pemanfaatan data terhadap sebuah kebijakan pembangunan adalah melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi data melalui pembinaan statistik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sehingga perencanaan pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran. (*)
