Polda Sulsel Periksa Kontainer MR, Pemuda LIRA Ingatkan Inpres 2016

oleh -606 views

UPDATESULSEL.NEWS –   Pengadaan kontainer pada Program Makassar Recover (MR) dikabarkan mulai bersoal. Polda Sulsel telah memeriksa beberapa camat di Makassar.

Camat Rappocini, Syahruddin, membenarkan hal tersebut. Hal ini diakuinya setelah menjalani pemeriksaan pada, Senin (29/11/2021) lalu.

Saat dimintai keterangan terkait proses pengadaan kontainer di 11 kelurahan yang ada di wilayahnya, Syahruddin hanya memberi klarifikasi.

Saat diperiksa, Syahruddin memberi keterangan soal mekanisme pengadaan dan menunjukkan data-data yang dimiliki kepada tim pemeriksa.

“Jadi, itu hanya klarifikasi data terkait pengadaan kontainer. Saya sudah sampaikan semua kondisinya kepada polisi,” ungkapnya.

Dalam undangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Sulsel tertulis bahwa ada pihak yang melaporkan pengadaan kontainer tersebut.

Penyidik Tipikor Polda Sulsel, Kompol Fadli, yang dimintai keterangan membenarkan pemeriksaan terhadap sejumlah Camat di Kota Makassar.

“Iya benar, kemarin kita sudah periksa”, kata Kompol Fadli kepada awak media, Jumat (03/12/21) lalu.

Dia menerangkan, bahwa pihaknya melakukan pemanggilan terhadap sejumlah Camat hanya sekedar mengumpulkan data.

Sementara itu, Ketua Pemuda LIRA Sulsel, Muhammad Rafli, yang dimintai keterangan terpisah, juga tak menampik adanya hal tersebut.

Advokat muda kelahiran Kepulauan Selayar itu mengaku mendapat informasi pemeriksaan Camat oleh Polda Sulsel dari beberapa media.

Laporan masyarakat yang masuk ke kepolisian memang harus ditindaklanjuti, cuma perlu juga kami ingatkan ke APH terkait Inpres 2016.

“Jadi, jika sesuai Inpres 2016 APH diminta untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan ketimbang pidananya, itu salah satu poin dalam Inpres,” tegas Rafli.

Apalagi Inpres meminta agar laporan masyarakat yang diterima diteruskan atau disampaikan langsung kepada pimpinan pemerintah daerah.

Kemudian pemerintah daerah melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat itu termasuk jika diperlukan diperiksa oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). (*)