UPDATESULSEL.NEWS – Pemerintah memastikan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan tetap memerhatikan masyarakat lokal. Bila tidak ada aral melintang, Ibu Kota akan pindah pada semester I 2024.
“Dalam pemindahan ibu kota, kita tidak berpindah di ruang hampa, ruang kosong. Di Kalimantan Timur sudah ada saudara kita yang tinggal. Kalimantan Timur ini beragam. Kita mengembangkan IKN menjadi kota dunia untuk semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya,” kata Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando Wanggai, Kamis 23 Desember 2021.
Kementerian PPN/Bappenas pun terus memastikan pemindahan dan pembangunan IKN melibatkan semua pihak dan memberikan ruang inklusif bagi publik. Karena itu diselenggarakan konsultasi publik tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Universitas Indonesia guna menyosialisasikan rencana pembangunan IKN, sekaligus mendapatkan masukan dari akademisi.
Velix mengatakan, hasil diskusi dan masukan dari konsultasi publik ini akan menjadi bahan pendalaman untuk menyempurnakan RUU IKN. Salah satunya untuk memastikan pembangunan IKN yang inklusif dan membangun masyarakat di Kalimantan Timur.
“Kita akan melihat aspek perencanaan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui penerapan green economy yang menempatkan konsep ekonomi, ekologi, dan sosial secara bersamaan. Kita akan membuat social planning sebelum perencanaan ekonomi dan fisik,” ujarnya.
Selain itu, rencana pembangunan IKN tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di Kalimantan Timur saja, tetapi juga wilayah di sekitar Kalimantan, termasuk pulau lain di Kawasan Timur Indonesia. Untuk itu, konektivitas antar wilayah diperlukan sehingga tercipta rantai pasok yang dapat mendorong ekonomi, baik di Kalimantan Timur, maupun wilayah penyangga lainnya.
“Ketika kita ingin mendorong pertumbuhan wilayah, konektivitas menjadi hal yang penting. Saat ini kami sudah membuat rencana pembangunan enam kluster ekonomi yang berada di kawasan lainnya, seperti Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan IKN untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, sehingga poros pembangunan ekonomi dan sosial tidak lagi hanya di Indonesia bagian barat saja, tetapi juga Indonesia bagian timur. (*)
