UPDATESULSEL.NEWS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, menantang Pj. Gubernur Sulsel, Bachtiar Bahruddin untuk menyelsaikan segudang Pekerjaan Rumah (PR) masalah yang ditinggalkan Gubernur sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman.
Tantangan pengurus HMI Cabang Makassar itu menyikapi adanya pelantikan Pj. Gubernur Sulsel yang baru. Dan berakhirnya masa jabatan ASS sebagai Gubernur Sulsel.
“HMI Cabang Makassar menantang Pj. Gubernur Sulsel (pak Bachtiar), untuk menyelesaikan (PR) masalah peninggalan Gubernur Andalan dalam tempo sesingkat singkatnya,” kata Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Muhammad Arsy Jailolo, Selasa (5/9/2023).
Menurutnya, Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki sejarah yang begitu sangat panjang di negara ini. Sulawesi Selatan merupakan provinsi penyanggah ekonomi, sosial, politik di wilayah Indonesia Timur. Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten, dan 3 kota madya.
Kendati, hari ink Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Bahtiar Baharuddin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Tito juga melantik 8 penjabat Gubernur lainnya.
Maka, kata Muhammad Arsy. Pemerintahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sekiranya masih meninggalkan berbagai macam masalah dan juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pejabat Gubernur.
“Segudang masalah mulai dari masalah pembangunan infrastruktur, suprastruktur, sumber daya alam, dan juga pengelolaan berbagai bidang,” katanya.
Lanjut aktivis HMI itu. Khususnya di lihat dari masih ada beberapa mangkraknya sebuah pembangunan infrastruktur baik yang tak terselesaikan, terselesaikan namun tidak berfungsi dengan baik.
Sebut saja proyek renovasi stadion Mattoanging yang telah menimbulkan korban jiwa, akibat mitigasi dan tidak adanya Reklamasi dalam proses pasca galian tanah, yang hingga kini belum selesai kejelasan pembangunannya.
Oleh sebab itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar, mengingatkan dan menantang Pj Gubernur Sulsel yang baru, untuk segera menyelesaikan Masalah dan PR yang ditinggalkan Gubernur ASS.
“Hakikatnya pembangunan Bangsa dimulai dari langkah pelaksanaan Otonomi daerah yang baik dan ideal. Sesuai dari amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,” tutur alumni FH UMI itu.
Ditambahkan, secara Dekonsentrasi harusnya Gubernur dapat menjalankan pemerintahannya dan tidak meninggalkan masalah yang serius untuk pemerintahan berikutnya, dan harusnya program-program yang belum terselesaikan harus segera di diselesaikan dan dilanjutkan.
Bukan berarti di stop seperti mungkin beberapa proyek infrastruktur dan juga suprastruktur. Contoh paling real dan nyata adalah nasib stadion Barombong. Harusnya sebelum adanya masalah sama seperti kasus stadion Mattoanging, Gubernur harus cermat melakukan mitigasi preventif dan aksi.
“Jangan hanya membuat program yang sifatnya ceremonial dan tidak bersikap jangka panjang. Punkas Muhammad Arsyi,” jelasnya.
Selanjutnya pula masih adanya Hutang kepada pihak ketiga yang terlibat dalam suksesi giat pemerintah provinsi sebanyak Rp. 54 miliar, yang belum terselesaikan yang melibatkan beberapa OPD yang ada.
Ini merupakan keterangan dari Komisi C DPRD Sulsel. Selain daripada itu masih banyaknya infrastruktur provinsi yang harus diselesaikan, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sulsel.
“Sehingga HMI Cabang Makassar, meminta kepada PJ gubernur sulsel untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada dari peninggalan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman,” tukasnya. (Wan)
