UPDATESULSEL.NEWS- Pemerintah didesak untuk memberikan bantuan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini dikarenakan kondisi keuangan PT PLN (Persero) saat ini sudah kritis, sehingga perlu bantuan Pemerintah untuk dapat disehatkan.
Namun, menurut Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto tidak setuju kebijakan Pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) sebagai solusi penyehatan PLN. Sebab menurutnya, persoalan PLN ini disebabkan perencanaan usaha ketenagalistrikan yang kurang akurat dan beresiko tinggi. Sehingga ia menilai aspek tersebutlah yang perlu diperbaiki.
“Pemerintah harus totalitas all out membantu PLN. Jangan mudahnya saja memberikan penugasan tanpa memperhatikan betul kondisi PLN. Agar ujungnya rakyat tidak menerima beban, seperti usulan kenaikan TDL ini,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu 4 September 2021.
Mulyanto mengatakan, opsi menaikan TDL harus dihindari sejauh mungkin. Selain kondisi ekonomi masyarakat yang lemah karena pandemi, saat ini juga harga listrik di Indonesia sudah relatif tinggi di banding negara-negara ASEAN lainnya.
Oleh karena itu, dengan kondisi keuangan saat ini, lanjut Mulyanto, sulit bagi PLN melakukan pengembangan usaha. “Dengan irama seperti ini, jangankan untuk berkembang, dapat bertahan saja sudah bagus,” kata dia.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan bahwa kondisi keuangan PLN tidak mampu untuk melakukan investasi sesuai yang ditargetkan karena setiap tahun nilai investasi PLN melorot.
Terlebih, saat ini posisi utang PLN mencapai Rp500 triliun dengan laba hanya Rp5 triliun. Sementara untuk membayar cicilan utang tersebut dan menanggung beban tagihan TOP (take or pay) dari IPP, dimana listrik harus dibayar, baik dipakai atau tidak oleh PLN. Sehingga Mulyanto menilai saat ini keuangan PLN mengalami tekan yang berat dan tidak mampu berinvestasi.
“Tanpa investasi, tentu PLN tidak dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan. Inilah persoalan riil PLN,” papar Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan itu. (*)
