Downsizing Pemerintahan Ala None – Zunnun, Buka 10 Ribu Lapangan Kerja Baru

oleh -59 views
oleh

UPDATESULSEL– Calon Wali Kota Makassar, Irman “None” Yasin Limpo, akan membuat terobosan baru dalam tata kelola pemerintahan. Downsizing pemerintahan atau pelimpahan kewenangan hingga ke tingkat RT yang ia akan lakukan jika terpilih, akan berimbas pada terbukanya 10 ribu lapangan kerja baru.

Hal ini disampaikan None, saat menerima kedatangan puluhan Ketua RT dan RW ke Rumah Perjuangan di Jalan Mapala, Minggu malam, 13 September 2020. Ia menjelaskan, karena ada pelimpahan kewenangan, maka setiap Ketua RT harus mengangkat dua staf, yang akan digaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp 3,1 juta.

“Ketua RT harus mengangkat dua staf. Satu bagian administrasi, dan satunya lagi operasional. Staf yang diangkat ini, harus dari warga di RT nya. Bayangkan, dari ini saja, berapa lapangan kerja baru yang kita buka,” kata None.

Ia menjelaskan, sudah saatnya dilakukan downsizing pemerintahan ke tingkat RT. Ada pelimpahan sejumlah kewenangan ke tingkat RT, untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Salah satunya, untuk pengurusan administrasi kependudukan, dan sejumlah perizinan.

“Kita akan buat, pelayanan administrasi kependudukan tidak lebih satu kilometer dari rumah pemohonnya. Dimana itu? Di rumah Ketua RT. Untuk urusan KTP, KK, Akte Kelahiran, SITU, SIUP, TDP, cukup di Ketua RT,” jelasnya.

Karena adanya pelimpahan kewenangan, lanjut None, maka Ketua RT juga akan dibekali sejumlah fasilitas. Diantaranya, sepeda listrik sebagai kendaraan operasional, dan tablet untuk memudahkan kerja-kerja para Ketua RT. Tidak hanya itu, para Ketua RT juga akan diberikan gaji sesuai standar Upah Minimum Regional (UMR), yakni Rp 3,1 juta.

“Tidak boleh ada yang bekerja melayani masyarakat, tapi tidak digaji sesuai UMR. Itu artinya, pemerintah melanggar komitmen yang dibuat sendiri,” terangnya.

Adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini juga menambahkan, pelimpahan kewenangan ke tingkat RT, juga akan disertai dengan biaya pembangunan. Besarannya, mulai Rp 15 juta hingga Rp 150 juta.

“Jadi kalau cuma memperbaiki paving blok atau gorong-gorong, tidak perlu menunggu musrembang. Langsung saja perbaiki, kan ada uang di Ketua RT,” imbuhnya.

Mendengar penjelasan None, salah satu Ketua RT, Satriani, beserta para Ketua RT lainnya, mengaku kagum dengan program yang disampaikan. Apalagi selama ini, banyak isu yang berkembang bahwa jika Pak None terpilih, akan menghapus insentif Ketua RT.

“Alhamdulillah, ternyata polanya jauh lebih bagus. Memang kerja-kerja Ketua RT bertambah, tapi sebanding dengan apa yang kita terima. Sehingga, betul-betul bisa fokus pada tugas kita nantinya,” kata Satriani.

Sementara, salah seorang Ketua RT yang hadir, juga diberi kesempatan untuk langsung mencoba sepeda listrik yang nantinya akan menjadi kendaraan operasional para Ketua RT, jika None terpilih sebagai Wali Kota Makassar. (*)