Belajar Dari Nurdin Halid dan Golkar

oleh -528 views

Catatan dari Musda X Golkar Sulsel

Oleh : Yarifai Mappeaty

Musyawarah Daerah X DPD Golkar Sulawesi Selatan yang berlangsung di The Sultan Hotel Jakarta, telah usai and so nice ending. Semua merasa menang tanpa ada yang dilukai. Kalaupun ada yang merasa terluka, hanyalah mereka yang memang berjiwa kerdil dan tak pernah cukup dewasa untuk menangkap esensi musyawarah yang merupakan jati diri bangsa.

Sebelumnya, tentu saja tak seorang pun pernah membayangkan kalau Musda berakhir cantik seperti itu. Bahkan tak sedikit pengamat meramalkan akan mengalami deadlock. Bagaimana tidak? Jelang Musda, tensi politik internal Golkar Sulsel demikian tinggi. Pemilik suara Musda seolah hanya berfusi pada dua faksi yang bertentangan secara diametral. Satu pihak menyebut dirinya Faksi Pembaharuan dan menyebut Nurdin Halid di lain pihak sebagai Faksi Status Quo. Hanya saja sedikit aneh, sebab faksi pembaharuan yang dimotori oleh sejumlah kepala daerah, tidak lain adalah status quo di daerahnya masing-masing.

Secara terang-tarangan, Faksi Pembaharuan membangun kekuatan untuk melawan Nurdin Halid. Bagi Faksi Pembaharuan, Musda X adalah momentum yang paling tepat untuk mengakhiri dominasinya di Golkar Sulsel. Para penentang NH, begitu Nurdin Halid disebut, melakukan berbagai manuver untuk mendegradasi eksistensinya. Lucunya, NH tidak merasa kalau dirinya sebagai lawan dari siapapun.

Beragam opini buruk dibangun dan dijejalkan ke media sosial untuk memberikan kesan licik dan kemaruk kekuasaan pada sosok NH. Ia sampai dituding hendak melanggengkan dominasinya dengan memaksakan Kadir Halid, saudaranya, menjadi Ketua DPD Golkar Sulsel. Beberapa media online tampak secara konsisten dan sistematis merilis berita yang sungguh-sungguh tendensius memojokkannya. Misalnya, ia dituding usulkan pencopotan Sekretaris Golkar Takalar, gegara mendukung Supri.

Terlepas dari Kadir Halid bersaudara dengan NH, memang Kadir salah apa jika punya keinginan untuk menjadi Ketua DPD Golkar Sulsel? Toh, bukankah ia juga kader yang punya hak untuk itu, sepanjang memenuhi persyaratan. Kendati belakangan, Kadir Halid memutuskan berhenti dengan tidak mengembalikan formulir pendaftaran. Namun, keputusannya itu tidak lantas memupus tudingan miring terhadap NH.

Bahkan, keputusan Kadir mundur dari kontestasi, dianggap hanya akal-akalan. NH masih tetap saja dituding hendak melanggengkan dominasinya melalui sosok Hamka B. Kadhy yang ikut meramaikan kontestasi. Maklum, Hamka dikenal sebagai sahabat NH yang paling loyal. Begitu pula Saat NH memutuskan pelaksanaan Musda X dipindakan ke Jakarta, pun, dinilai sebagai akal-akalan untuk memuluskan Hamka. Pokoknya, apapun dilakukan NH untuk kepentingan Golkar Sulsel, bagi para penentangnya, tetap saja salah.

Sikap Faksi Pembaharuan yang dinilai berlebihan, ditunjukkan saat Supriansa mendapat diskresi dari DPP Golkar. Supri – begitu Anggota DPR RI itu dipanggil – mendapat pengecualian, agar dapat mengikuti proses tahapan pendaftaran calon ketua. Supri pun diinterpretasi sebagai titipan DPP Golkar, lalu mendapuknya menjadi punggawa Faksi Pembaharuan.

Para penentang NH, “surat sakti” Supri itu, diartikulasi, bukan hanya sekadar diskresi. Bahkan dimaknai lebih jauh sebagai isyarat kalau NH sudah “habis”. Tak heran kalau kemudian ada yang latah menunjukkan dukungan kepada Supri secara terbuka melalui video pendek. Bahkan, bukan hanya itu, percakapan di warung-warung kopi, misalnya, tak jarang memunculkan narasi dan bunyi, “habisi Nurdin Halid”.

Di lain pihak, melihat sikap NH sendiri yang tidak ambil pusing, membuat publik berasumsi kalau semua tudingan yang dialamatkan kepadanya, boleh jadi memang benar. Bahkan penulis pun tak luput berasusmsi seperti itu. Bukan apa. Ia tak sekalipun mencoba menepis tudingan itu secara langsung. Seolah tak peduli orang mau bilang apa. Paling jauh menyuruh orang lain melakukan bantahan. “Itulah akrobatik politik,” jawabnya singkat tatkala saya mencoba mengklarifikasi sebelum memutuskan Musda dipindahkan ke Jakarta.

“Akrobatik politik, maksudnya apa?” tanyaku dalam hati. Apakah manuver Supri dan para dedengkot Faksi Pembaharuan, baginya tak lebih dari sekadar sebuah pertunjukan akrobatik? Sehingga ia tampak tenang-tenang saja menikmatinya sebagai sebuah hiburan. Wow….! Otak manusia satu ini memang brillian.

Bayangkan, sementara sebagian orang menilai diskresi Supri sebagai kekalahan telak baginya, NH justeru menjadikannya sebagai instrumen untuk menguak yang tersembunyi. Baginya, diskresi itu membuat semuanya menjadi terang benderang : siapa mendukung siapa. Inilah modal paling penting yang dimiliki NH untuk mengendalikan Musda X Golkar Sulsel dari awal hingga akhir.

Tampaknya publik pada umumnya tidak tahu kalau kepentingan terbesar NH dalam Musda kali ini adalah mengamankan amanah Airlangga Hartarto selaku Ketum DPP Golkar, yaitu, mensukseskan Musda tanpa gejolak. Oleh karena itu, bagi NH, kepentingan memenuhi amanah Ketum tersebut, jauh lebih penting dari pada sekadar berkuasa di Golkar Sulsel, seperti yang ditudingkan kepadanya. Mengapa? Untuk apa mengontrol penuh Golkar Sulsel, kalau Airlangga sendiri, tidak ridho padanya? Ini yang tidak dibaca secara cermat oleh para penentangnya.

Sekarang, mari kita uji sejauh mana rasionalitas hipotesis di atas dengan fakta yang terjadi di forum Musda. Tatkala Steering Committee membacakan hasil verifikasi syarat dukungan masing-masing kandidat, hanya Hamka B. Kadhy satu-satunya yang memenuhi syarat dukungan minamal 30% dari pemilik suara Musda. Apa yang terjadi? Menurut aturan main yang berlaku di Golkar, setiap dukungan ganda, dinyatakan batal.

Akibatnya, setelah surat dukungan diverifikasi, Hamka B. Kadhy yang semula mendapat 16 surat dukungan, tinggal sepuluh. Supriansa yang mendapat 12 surat dukungan, tinggal dua. Taufan Pawe yang mendapat 14 surat dukungan, tinggal sembilan. Syamsuddin Hamid yang mendapat 4 surat dukungan, tinggal satu. Mengapa bisa terjadi? Yah, begitulah dinamika Musda kalau terjadi lebih dari 1 kandidat. Bagi pemilik suara, itulah momentum untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Yah, lazim hukum ekonomi semacam itu, berlaku dimana-mana.

Pada situasi itu, jika saja NH benar-benar bermaksud kembali mengontrol Golkar Sulsel untuk 5 tahun ke depan melalui tangan Hamka, maka, NH tidak akan membuang peluang dan kesempatan itu begitu saja. Ia bahkan tidak perlu melakukan intervensi lebih jauh. Tetapi cukup membiarkan forum berlangsung apa adanya, sesuai tata tertib yang berlaku. Suka tidak suka, terima tidak terima, sebagai calon tunggal, maka, Hamka-lah yang akan terpilih secara sah sebagai Ketua DPD Golkar Sulsel.

Tetapi tidak. NH tak membiarkan itu terjadi, sebab tak mau ada yang terluka. Semenjak ia berhasil “menguak yang tersembunyi” melalui instrumen diskresi Supri, tampaknya sudah terbangun sebuah skenario di kepalanya, bagaimana mensukseskan Musda sesuai harapan Airlangga. Musyawarah! Benar, itu dia. Hanya mekanisme musyawarah itulah yang bisa menghasilkan Musda tanpa gejolak. Begitu pula dengan keputusannya memindahkan Musda ke Jakarta, merupakan rangkaian dari skenario itu.

Saat diminta oleh pimpinan sidang untuk menengahi forum yang sontak memanas pasca pembacaan hasil verifikasi dukungan, NH pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia lantas menyodorkan solusi terbaik untuk menempuh mekanisme musyawarah sesuai Pasal 70 AD/ART Partai Golkar. Ketika peserta Musda serempak menyetujui, maka tata tertib pemilihan ketua pun di kesampingkan. Dengan begitu, semua calon ketua dinyatakan sah. Singkatnya, keempat calon itu kemudian difasilitasi olehnya untuk melakukan musyawarah. Dan, alhasil, Taufan Pawe terpilih secara mufakat.

Musda X Golkar Sulsel yang berakhir cantik itu, menepis banyak hal. NH yang semula dituding hendak melanggengkan kekuasaan di Golkar Sulsel, terbukti secara realitas, tidak benar. Faktanya, ia sama sekali tak berusaha memanfaatkan situasi untuk menggolkan Hamka. Bahkan demi kepentingan yang lebih besar, demi kebesaran Golkar Sulsel ke depan, ia rela mengesampingkan kepentingan pribadinya.

Supriansa yang semula diasumsikan sebagai titipan Airlangga, terbantahkan dengan sendirinya, begitu Taufan Pawe, juga, mendapatkan diskresi saat ia pun tak memenuhi syarat. Ini menunjukkan kalau DPP Golkar memang tak punya titipan. Satu-satunya titipan khusus Airlangga adalah Musda tanpa gejolak. Dan, itu berhasil dilaksanakan dengan baik oleh NH secara apik.

Nurdin Halid dan Golkar Sulsel telah berhasil menyuguhkan sebuah permaian politik yang bermartabat melalui proses musyawarah untuk mufakat (ym)