UPDATESULSEL.NEWS – Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong meminta semua pihak membiarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih siapa kandidat yang paling ideal untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, kata dia Jokowi masih mempunyai waktu untuk menentukan pemimpin Otorita IKN nanti.
“Waktu masih cukup, sehingga saya kira kita biarkan Presiden yang memiliki hak prerogatif soal itu,” ucap Wandy dalam keterangan melalui video, Jumat, 21 Januari 2022 seperti dilansir dari Antara.
Jokowi memang sempat menyebutkan empat nama sebagai kandidat calon Kepala IKN, yaitu eks Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Eks Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi periode Oktober 2010 hingga Februari 2021 Abdullah Azwar Anas.
Namun, menurutnya lebih baik publik menunggu. Karena siapa tahu, dalam waktu dua bulan Jokowi akan mengumumkan nama lain yang dinilai cocok untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara.
“Dalam kurun waktu itu, nama-nama lain yang belum pernah muncul bisa dimunculkan ke publik,” tutur dia.
Soal kriteria sosok calon Kepala Otorita IKN yang disebutkan Jokowi, yaitu mantan kepala daerah atau memiliki latar belakang arsitek, menurut dia relevan. Lantaran, kandidat tersebut akan menghadapi tantangan dalam membangun dan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Siapa Calon Kepala IKN Nusantara?
Jokowi memang memiliki waktu selama dua bulan untuk menentukan Kepala Otorita IKN Nusantara sejak Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan dalam Rapat Paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 18 Januari 2022.
Hal tersebut, tertuang dalam Pasal 10 ayat 3 pada Bab III Undang-Undang IKN mengenari Bentuk, Sususnan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan.
“Untuk pertama kalinya Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan,” seperti dikutip dari draft RUU IKN yang sudah disahkan.
Publik pun diingatkan dengan pernyataan Jokowi di Istana Negara, Senin, 2 Maret 2020 yang mengungkap siapa kira-kira kandidat untuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara.
“Kandidatnya ada, namanya banyak. Satu, Pak Bambrodj (Bambang Brodjonegoro). Pak Ahok, Pak Tumiyono. Empat, Pak Azwar Anas,” ujarnya.
Menurut pengamat Komunikasi Politik Ari Junaedi dari empat nama tersebut, Azwar Anas dinilai lebih layak untuk menempati kursi Kepala Otorita IKN. Lantaran, ia lebih komplet karya nyata.
“Selain mantan legislator Senayan, Anas berhasil menyulap Banyuwangi dari daerah terbelakang menjadi daerah yang maju luar biasa,” kata Ari saat dihubungi Limapagi.
Senada dengan Ari, Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo pun mengatakan Azwar Anas jadi calon yang paling kuat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara ketimbang Ahok, Bambang Brodjonegoro maupun Tumiyana.
Hal tersebut, karena Azwar Anwar merupakan sosok teknokrat yang sedianya diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Negara.
“Azwar Anas sepertinya menjadi pilihan ideal,” kata Wasisto.
Selain itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kelima tersebut dinilai menorehkan sejumlah prestasi saat memimpin Banyuwangi pada periode Oktober 2010 hingga Februari 2021. (*)
