UPDATESULSEL.NEWS– Ujuk rasa sekelompok massa yang menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi Bupati Maros, Hatta Rahman masih menjadi polemik di masyarakat Maros. Diduga, aksi itu sarat dengan kepentingan politik menjelang Pilkada dan ditunggangi oleh Pasangan Calon (Paslon) tertentu.
Tak hanya jadi buah bibir di tengah masyarakat, aksi yang digelar di depan Polres dan Kejari Maros itu juga menjadi tranding topic di sejumlah platform media sosial seperti facebook dan juga grup-grup whatsapp.
Teranyar, sebuah video yang diduga salah seorang peserta aksi tersebar media sosial. Dalam video itu, seseorang yang tidak diketahui identitasnya bertanya ke seorang yang sedang duduk di atas motornya di depan kantor Kejari Maros.
Dalam dialog singkat itu, orang yang diduga sebagai peserta aksi mengaku berasal dari Kecamatan Lau dan merupakan pendukung salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Maros.
Tak hanya itu, satu video yang diduga terjadi sebelum aksi digelar juga beredar di media sosial. Di video itu, tampak ada dua orang yang saling berbicara dan keduanya diduga merupakan sama-sama peserta aksi unjuk rasa itu.
Dua video yang beredar luas di media sosial itupun, menjadi alasan Juru Bicara Maros Keren, Chaerul Syahab menduga aksi itu telah ditunggangi oleh Paslon tertentu yang targetnya untuk menurunkan elektabilitas Maros Keren.
“Tentunya dugaan yang kami lempar itu bukannya tanpa alasan. Selain adanya juga foto yang beredar, ada dua video yang menguatkan jika memang diduga kuat aksi itu memang ditunggangi oleh Paslon,” kata Chaerul, Jumat (13/11/2020).
Lebih lanjut, mantan ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros itu mengaku tidak mempersoalkan dampak pernyataannya itu, termasuk adanya pihak tertentu yang akan membawanya ke ranah hukum.
“Tidak ada masalah jika memang ada pihak yang membawanya ke ranah hukum. Toh pernyataan saya itu juga punya dasar dan juga bisa dibuktikan, baik itu video maupun foto-foto yang beredar,” sebutnya.
Chaerul menjelaskan, kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah nama besar di Maros itu, sudah bergulir sejak tahun 2014 jelang Pilkada. Saat masih ditangani Polda Sulselbar, kasus ini pun pernah ditolak oleh Kejati saat hendak dilimpahkan oleh penyidik.
“Mendekati Pilkada 2015 lalu, kasus yang menurut saya sarat dengan politik itu, tiba-tiba ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Padahal potensi kerugian negara yang ditemukan oleh penyidik Polda Sulselbar sebesar Rp 524 juta dari total anggaran Rp 1,4 miliar,” terangnya.
Bahkan, kata dia, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kala itu hanya menemukan potensi kerugian negara sekitar Rp 80 jutaan dan itupun sudah dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten.
“Makanya kita menilai kasus ini sarat politis karena hasil audit BPKP kala itu hanya sekitar Rp 80 jutaan dan sudah dikembalikan loh. Anehnya kok kasus ini kembali mencuat jelang Pilkada lagi. Kan jadinya memang dipertanyakan,” pungkasnya. (*)
