UPDATESULSEL.NEWS – Bawaslu RI beri teguran pada Partai Ummat karena mengusung politik identitas. Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi sampaikan itu saat menggelar rapat kerja nasional perdana Senin 13 Februar 2023 di Asrama Haji, Jakarta Timur.
Pernyataan Ridho itu pun membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertindak dengan memberi protes keras. Saat membuka rapat kerja itu, Ridho menyampaikan partainya mengusung politik identitas. Dia mengatakan partainya akan melawan narasi politik yang kosong dan menyesatkan dengan cara berada dan elegan.
“Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu (dengan) politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ‘Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas’,” kata Ridho pada wartawan, Selasa (21/2/2023) seperti dikutip dari detikcom.
Ridho mengungkapkan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Dia menilai memisahkan agama dengan politik adalah ‘proyek sekularisme’.
“Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang pancasilais,” terang dia.
Bawaslu Beri Teguran Keras
Pernyataan Ridho itu pun sampai ke telinga Bawaslu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya akan memberi teguran keras untuk partai yang mengedepankan politik identitas.
“Wah itu, kami protes keras itu, kami akan tegur yang bersangkutan kalau ngomong seperti itu, kita punya keprihatinan bersama, kita punya concern bersama untuk tidak menggunakan politisasi identitas,” kata Rahmat Bagja kepada wartawan, Senin (20/2/2023).
Ketika ditanya perihal tindakan yang akan dilakukan Bawaslu kepada Partai Ummat, Bagja menyebut saat ini Bawaslu akan menegur terlebih dahulu. Namun, Bagja tak menjelaskan lebih lanjut langkah apa yang akan dilakukan usai teguran diberikan.
“Pertama teguran dulu, sekarang kan diingatkan teman-teman Partai Ummat,” kata dia.
Bagja mengimbau untuk tidak menggunakan politik identitas. Menurut dia, Indonesia memiliki beragam agama, sehingga tidak patut untuk saling meniadakan.
“Identitas urusannya agama, dia lebih baik dari ini, repot ke depan, jangan seperti itu, ada ruang publik, ruang publik dan demokrasi, ini kan kesepakatan bersama, dalam UUD bahwa republik ini didirikan atas 5 agama yang diakui atau keyakinan yang ada di republik ini, kemudian saling meniadakan identitas yang lain, jadi persoalan,” ujarnya.
“‘Suku saya lebih baik dari yang lain’, nggak dong, kita harus bijaksana, ini adalah ruang terbuka, ruang dimana toleransi harus dikedepankan, gak bisa kemudian seperti itu,” sambung dia.
Menurut Bagja, partai politik harus semakin bijaksana untuk tidak menggunakan politik identitas. Termasuk, dia mengatakan penggunaan tempat ibadah sebagai alat kampanye.
“Saya minta kepada teman-teman parpol harus semakin bijaksana dan bijak, jangan kemudian menggunakan tempat ibadah jadi sarana kampanye, itu jelas kita tindak, siap-siap saja kita tindak, jangan seperti itu ke depan, kita harus menghormati, umat islam adalah umat paling demokratis dan toleran,” kata Bagja. (*)
