UPDATESULSEL.NEWS – Dalam rangka tindak lanjut kerja sama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) tentang pembentukan Desa Pancasila dan Konstitusi di Sulawesi Selatan.
Maka Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Farida Patittingi, SH, M.Hum bertemu dengan sembilan hakim MK RI yang dikemas dengan beberapa agenda acara yaitu penganugerahan gelar adat Galesong, peresmian pemanfaatan smart board mini court room persidangan jarak jauh dan diskusi pemberdayaan masyarakat desa.
Pertemuan yang berlangsung di Balla Barakkaka Galesong Takalar, Sulawesi Selatan ini dilaksanakan secara luring terbatas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yang dihadiri langsung oleh sembilan hakim MK RI, Minggu (30/10/2021).
Selain para Hakim MK RI, kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI), Rektor Unhas Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., Bupati Takalar H. Syamsari Kitta, S.Pt., M.M. dan kepala kampung adat, budaya dan konstitusi Galesong Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.
Prof. Farida mengatakan, Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi kearifan lokal dengan keragaman suku dan nilai-nilai adat yang dimiliki.
“Ide pembentukan Desa Pancasila dan konstitusi merupakan program yang bertujuan untuk membumikan dan membudidayakan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat, utamanya warga desa,” tutur Prof. Farida.
Secara keseluruhan sembilan Hakim MK RI semua hadir pada kegiatan ini yaitu Ketua DR. Anwar Usman, S.H., M.H., Wakil Ketua Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM. dan tujuh Anggota lainnya Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Dr. Wahiduddin Adams, SH., M.A., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum., Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. serta sekretaris Jendral (Sekjen) MK RI Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (**)
