UPDATESULSEL.NEWS- Debat kandidat seri dua calon wali kota dan wakil wali kota Makassar seri kedua rencananya akan kembali digelar di Ibu Kota RI, Jakarta. Rencana pelaksanaan debat kandidat yang akan digelar di Jakarta ini disampaikan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Makassar dengan alasan keamanan. Pernyataan ini pun mengundang pro dan kontra di kalangan warga dan berbagai elemen di Makassar.
Akademisi sekaligus pengamat politik kebangsaan, Arqam Azikin mengatakan, bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilihan, tidak punya kapasitas bicara soal keamanan.
Kata Arqam, jangan karena alasan keamanan kemudian debat kandidat kembali akan digelar di Jakarta, apalagi, pada debat kandidat pertama justeru terjadi insiden penusukan salah satu pendukung kandidat wali kota dan wakil wali kota Makassar.
“Sekali lagi, Anggota KPU ini atau siapapun anggota KPU tidak boleh mempersepsi soal keamanan. Bahwa makassar tidak aman, anda belajar apa tentang keamanan,” tegas Arqam di Makassar, Minggu (15/11/2020).
Menurut Arqam, soal keamanan bukanlah ranah KPU, tetapi menjadi ranah aparat keamanan. Jangan sampai, kata Arqam, muncul persepsi bahwa aparat keamanan di lingkup Makassar, Kapolres, Kapolda dan Dandim tidak mampu memberikan rasa aman atas pelaksanaan debat kandidat sehingga acara debat kembali akan digelar di Jakarta.
“Biarkanlah tentang keamanan itu adalah tanggung jawab jajaran pak Kapolda, Kapolres, Dandim,” kata Arqam.
Ia menegaskan, bahwa KPU, semestinya fokus pada penyelenggaraan Pilkada, masalah keamanan dan protap keamanan harus diserahkan kepada ahlinya.
“Anda (KPU) sebagai pelaksana penyelenggara saja. Masalah keamanan dan protap keamanan serahkan kepada ahlinya. Itu sudah ada,” ujar Arqam.
KPU, lanjut arqam, jangan justeru mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah menakut-nakuti warga Makassar.
“Jangan anggota KPU Makassar menakut-nakuti warga Makassar dan warga lain tentang kota ini tidak aman, tetap aman. Upaya pengamanan berikan tanggungjawabnya, dan memang merupakan tugas negara adalah aparat kepolisian dan jajaran kodam yang ada di Makassar ini,” beber Arqam.
“Persepsi keamananan, jangan anggota KPU mempersepsi dan oknum politisi. Silahkan KPU mengadakan debat seri keduanya di kota Makassar. Debat calon wali kota Makassar. Berikan tanggung jawab keamanan, protap dan modelnya,” pungkas Arqam.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat publik kedua Pilkada Makassar 2020 di Jakarta. Komisioner KPU Makassar Endang Sari mengatakan, kegiatan bakal kembali digelar di lokasi debat pertama, Studio Kompas TV, Gedung Kompas Gramedia, Jakarta Pusat.
KPU Makassar berencana menggelar debat kedua pada akhir November, lalu dilanjutkan dengan debat ketiga di awal Desember.
Endang Sari, menyebutkan debat tahap kedua tetap akan dilaksanakan di Jakarta, dengan pertimbangan keamanan dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang bisa timbul dari upaya mobilisasi massa dari tiap paslon.
pelaksanaan debat diputuskan digelar di Jakarta dengan pertimbangan mencegah terjadinya konflik kekerasan antar pendukung paslon.
“Pelaksanaan debat tahap kedua tetap di Jakarta akhir bulan ini, karena tensi politik saat ini makin tinggi, bisa lebih mengkhawatirkan jika dipindahkan ke Makassar,” ujar Endang.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan menegaskan pada tiap paslon berkomitmen pada 11 poin dalam Pakta Integritas untuk menciptakan Pilkada Damai dan bebas dari penularan Covid-19,” tutupnya.
Senada dengan itu, Ketua DPC Gerindra Makassar Erik Horas berharap pelaksanaan debat publik tahap kedua Paslon Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar tetap dilaksanakan di Jakarta.
“Sebaiknya debat tetap schedule, kalau di Makassar potensi gesekannya lebih besar, karena mobilisasi lebih gampang. Kalau di Jakarta, dengan syarat tidak ada mobilisasi massa di area lokasi debat,” ujar Erik, Kamis (12/11/2020).
Menurut Erik, guna mencegah terulangnya insiden penusukan yang terjadi di depan gedung lokasi debat, stasiun KompasTV, pada debat tahap pertama, pihaknya meminta pada seluruh paslon tidak lagi memobilisasi massa untuk berkumpul di area lokasi debat dan aparat keamanan memperketat pengamanan di sekitar lokasi debat.
“Debat tahap ketiga nanti juga kita harus pikirkan untuk digelar di luar Makassar, untuk mencegah timbulnya insiden dan demi menciptakan Pilkada Damai di Makassar,” pungkas Anggota DPRD Makassar ini. (*)
