Serukan Lawan Pemilik Tagline’Tungguma’ di Pilwali Makassar, Gubernur Disebut Tidak Miliki Etik Sebagai Pejabat Publik

oleh -796 views
oleh

UPDATESULSEL-  Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah memerintahkan PJ Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin beserta seluruh pejabat Pemkot Makassar untuk melakukan perlawanan kepada ‘tungguma’ pada Pilwali Makassar, Desember mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Sulsel saat melantik, Rudy Djamaluddin menjadi PJ Walikota Makassar. Dimana tagline’Tungguma’ adakah milik bakal calon Walikota Makassar. Harapan sang Gubernur untuk menciptakan pemerintahan yang baik di kota Makassar dan Sulsel pada umumnya.

Menanggapi sikap Gubernur tersebut. Pakar ilmu politik dan pemerintahan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Sukri mengutarakan akan mempengaruhi sedikit banyaknya konstalasi politik di Kota Makassar.

“Jika Gubernur Sulsel betul-betul menunjukkansikap dukungan atau perlawanan terhadap seorang calon kepala daerah di wilayah Sulawesi Selatan termasuk di Makassar. Maka sedikit banyaknya kondisi tersebut tentu akan membawa pengaruh terhadap kontelasi politik yang ada pada pilkada tersebut termasuk dalam konteks Pilwali Makassar,” kata Sukri, Senin (29/6/2020).

Bagi Sukri, Gubernur Sulsel punya kekuatan atau pengaruh yang besar dalam mewujudkan keinginannya melawan bakal calon Kepalanya daerah yang dianggapnya tidak memiliki visi atau misi yang jelas terhadap kemajuan daerah.

“Selain sebagai tokoh politik yang memiliki pengaruh terhadap konteks pemerintahan dan politik. Seorang Gubernur juga merupkan tokoh yang juga memiliki pendukung yang sangat mungkin sikapnya pada pilkada Makassar akan beragntung pada sikap Gubernur. Hanya tentu saja sikap Gubernur ini secara etik tidak dimunculkan secara terbuka sebagai Gubernur, karea beliau merupakan pembina politik provins sulawesi selatan, meski secara individu beliau mungkin memang memiliki dukungan.

“Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat posisi gubernur secara institusional tentu akan membawa dampak bagi konstelasi politik, meski secara individu wajar jika memiliki kandidat yang ingin didukung,” ungkap Sukri. (Sofyan)