UPDATESULSEL.NEWS – Dalam hal ini menyuarakan terkait dugaan pungutan liar di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan yang dibawa naungan Ditlantas Polda Sul-Sel dalam hal kepengurusan Proses penerbitan dan perpanjangan SIM bahkan pembayaran pajak, penerbitan plat, cek fisik hingga mutasi keluar masuk.
Ahmad Rifai selaku Koordinator Koalisi Lintas Lembaga menyampaikan dalam orasinya bahwa tindakan pungutan liar itu kerap kalo diterapkan dalam konteks Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) utamanya dalam pembuatan pelayanan pembuatan SIM.
Sementara itu, terkait dengan persoalan yang terjadi dikantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang mengakibatkan banyak keluhan yang berdatangan dari masyarakat yang hendak melakukan pembayaran pajak, cek fisik, bahkan mutasi keluar masuk, hal ini diakibatkan pungli yang dilakukan secara terang-terangan, Tutupnya.
Lanjut salah satu orasi menerangkan bahwa benang merah dari keluhan masyarakat ialah biaya yang tidak sesuai terterah disurat pajak kendaraan bermotor dan biaya pengesahan STNK yang menambah dugaan kami bahwa dengan sengaja di UP oleh oknum SAMSAT.
Diketahui bahwa masalah ini sudah tidak asing diperbincangkan di khalayak Publik dan kami menduga kuat bahwa adanya pembiaran yang dilakukan sehingga tidak adanya tindakan yang dilakukan dari dulu hingga saat ini.
Hingga kami mengambil Pernyataan Sikap yakni Copot Dirlantas Polda Sul-Sel karna tidak mampu mengakomodir seluruh jajaran kasat lantas dan kanit regident. Hal ini dilakukan agar kami memastikan bahwa Hukum hingga saat ini masih dijunjung tinggi.
Kami akan kembali mengagendakan aksi unjuk rasa pekan depan didepan Mapolda Sul-Sel serta mendesak Tim Siber Pungli Polda Sul-Sel agar mengambil sikap dalam persoalan Pungli di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan yang dibawa naungan Ditlantas Polda Sul-Sel. (*)
