UPDATESULSEL.NEWS – Konferensi Wilayah (Konferwil) Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan (Sulsel) berlangsung panas di Hotel UIN Alauddin, Makassar. Sejumlah pihak diduga memaksakan Rusdi Idrus untuk kembali memimpin Ansor Sulsel.
Dari informasi yang dihimpun, Rusdi Idrus cenderung dipaksakan menjabat Ketua Ansor Sulsel untuk kedua kalinya, padahal ia tak memenuhi syarat sesuai aturan main organisasi kepemudaan ini.
Hal ini dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi GP Ansor Sulsel, Ridwan Yusuf. Dia menjelaskan, Rusdi Idrus tak boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua PW Ansor Sulsel, sebab selama periode kepengurusannya belum pernah mendapat Akreditasi A.
Ridwan menyebut, dalam aturan main Ansor, sebuah kepengurusan yang belum mendapat akreditasi A, dinyatakan tidak berprestasi termasuk Rusdi Idrus sendiri.
“Hal ini sesuai Pasal 9 Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) dan Pedoman Organisasi (PO). Pasal ini menyebutkan, ketua pimpinan wilayah hingga ketua pimpinan anak cabang dapat diusulkan kembali jika pimpinan di akhir masa kepengurusannya mendapat akreditasi A,” jelas Ridwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/9/2021).
Dia berpendapat, Rusdi Idrus dan forum Konferwil seharusnya menjadi contoh dalam penegakan PD/PRT dan PO GP Ansor karena menyangkut kehirmatan dan marwah organisasi besutan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas ini.
Salah satu indikasi bahwa politisi PKB itu dipaksakan memimpin kembali Ansor Sulsel ialah, mayoritas PAC tidak dilibatkan pada Konferwil yang mulai berlangsung sejak Jumat, 3 September kemarin.
Menurut Ridwan, konferwil merupakan forum para PAC dan anggaran dasar organisasi menggariskan mereka sebagai peserta penuh serta memiliki hak suara.
“Seharusnya PAC menjadi peserta dalam konferwil. Ini jelas tertera dalam aturan PD/PRT DAN PO GP Ansor. Selanjutnya jika PAC tidak dimasukkan dalam kepesertaan karena menyangkut akreditasi, maka seharusnya ketua PW (Rusdi, red) tidak bisa lagi mencalonkan diri karena tidak sesuai PO. Jelas dalam PO bahwa ketua pw bisa mencalonkan kembali jika mendapat prestasi dalam bentuk akreditasi,” tegas dia.
Seorang Ketua PAC yang namanya tak ingin disebut, sangat menyesalkan sikap steering committee Konferwil GP Ansor Sulsel yang tidak melibatkan mereka sebagai peserta.
“Hingga malam ini kami di pimpinan anak cabang tidak dilibatkan maupun diundang di acara tersebut. Padahal PD /PRT dan PO kami mempunyai hak suara,” sesal dia.
Di sisi lain, sejumlah kader potensial tak mendapat ruang untuk memimpin Ansor Sulsel. Salah satunya adalah Abdul Rahman yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Ansor Sulsel dan mendapat rekomendasi dari banyak PAC.
Ahmad terkesan dihadang ikut bertarung melawan Rusdi Idrus pada Konferwil GP Ansor Sulsel, sebab sertifikat pendidikan kader nasional (PKN) yang menjadi persyaratan belum terbit hingga malam ini.
Pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat tersebut adalah Pengurus Pusat GP Ansor. Abdul Rahman mengikuti PKN tersebut di Rembang, Jawa Tengah, pada tahun 2019.
Sementara, Rusdi Idrus belum menjawab permintaan wawancara awak media menyangkut hal ini. Nomor ponselnya dalam status tidak aktif.
Begitu juga steering committee Konferwil GP Ansor Sulsel. (*)
