UPDATESULSEL.NEWS – Ribuan dokter di Kota Makassar menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan.
Selain dihadiri dokter, penolakan juga datang dari tenaga profesi kesehatan lainnya yang dilangsungkan di Auditorium Prof Amiruddin, Universitas Hasanuddin Makassar, Selasa (18/4/2023).
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar, dr Abdul Aziz, mengatakan bahwa mereka secara tegas menolak rancangan RUU Kesehatan yang saat ini sedang dibahas di DPR.
“Sejak awal RUU Kesehatan tidak mengakomodasi terjaminnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat, dan tidak mengakomodasi keberadaan organisasi profesi kesehatan sebagai elemen penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia,” ungkap Abdul Aziz.
UU Kesehatan juga dianggap memuat pasal-pasal kontradiktif dan diskriminatif, serta kering aspirasi.
“Ini RUU Kesehatan sangat mudah mendorong praktik kriminalisasi terhadap para tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan ancaman sanksi dan denda yang sangat berat,” lanjutnya.
“Kami meminta akan terjaminnya kualitas profesi tenaga kesehatan, serta terjaminnya eksistensi organisasi profesi di dalamnya,” tegasnya.
Bukan hanya itu, pihaknya juga menuntut Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, DPR RI khususnya di komisi IX dan Baleg DPR RI untuk mendengarkan aspirasi mereka sehingga melahirkan produk undang-undang yang lebih baik.
“Kami menuntut kepada bapak Presiden, Pak Menteri Kesehatan agar bisa lebih bijak melihat peran tenaga medis, tenaga kesehatan serta organisasi profesi selama ini dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan ujung tombak, dan menghentikan segala upaya pembentukan opini framing negatif terhadap profesi kesehatan,” terangnya.
Tidak hanya pihak IDI Makassar, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Cabang Makassar mengaku siap memperjuangkan tuntutan tersebut.
“RUU Kesehatan mengancam para profesi medis. Kalau pak ketua perintahkan untuk demo maka kami siap selalu,” ucap Ketua PDUI Makassar dr Suryadi.
“Kami akan turun ke jalan. Kalau mogok ayo dan asalkan yang emergency tetap tinggal karena rasa kemanusiaan,” bebernya. (**)
