UPDATESULSEL.NEWS – Hari ini Sabtu sore (2/12/23) pelaksanaan lanjutan kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi berlangsung di Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, Fahruddin Rangga salah satu diantara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar Daerah Pemilihan Gowa dan Takalar, secara umum seluruh peserta mempunyai kesempatan untuk berdialog langsung dengan anggota DPRD Sulsel sehingga dengan demikian dapat dengan mudah menyalurkan setiap persoalan terkait pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.
Rangga selaku Anggota DPRD yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat di parlemen Sulsel mengatakan kegiatan pengawasan dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di wilayah tersebut karena dengan demikian dapat tersalurkan secara langsung, sehingga masyarakat secara terbuka tanpa beban berbicara dan mengungkapkan setiap persoalan dalam pertemuan silaturahmi seperti ini.
Dg. Limpo menjadi sapaan akrab kekentalan sebagai orang makassar lebih jauh menguraikan penjelasan bahwa pertemuan terbuka seperti ini merupakan wadah untuk mendengarkan dan menampung keluh kesah dan masukan masyarakat sehingga seperti apapun kondisi yang terjadi dan dialami masyarakat penting untuk disampaikan, oleh karenanya kenapa pertemuan seperti ini sangat penting untuk di hadiri, karena dengan wadah seperti inilah kita dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan masalah yang terjadi di tengah masyarakat.
Pada pelaksanaan pengawasan di titik ketiga ini hadir diantaranya pak camat galesong utara sumarlin bonto, sekdes bontolnara mewakili kepala desa, babinkamtibmas bontolanra dan beberapa tokoh masyarakat, dan dialog dalam sesi diskusi berjalan lancar hujan mengguyur wilayah desa bontolanra tidak membuat surut semangat kehadiran para peserta.
Diskusi lebih lanjut dan berkembang saat waktu istirahat dimana diskusi ringan bersama beberapa tokoh masyarakat diantaranya dg.siama, dg. sitaba, dg.sore, walaupun hal yang disampaikan masyarakat umumnya diluar konteks kegiatan pengawasan, namun yang disampaikan masyarakat sangat berharap adanya prioritas perbaikan fasilitas dan prasarana desa yang mengalami kerusakan yang, kebutuhan bantuan alat mesin pertanian, pembangunan jalan tani, bantuan hewan ternak, dan bantuan untuk kelompok ibu ibu, masyarakat juga sangat mengharapkan penjelasan bagaimana prosedur pengusulan proposal ke pemerintah provinsi sulawesi selatan, dan sangat butuh perhatian dan kelonggaran terhadap perbaikan fasilitas dan infrastruktur yang ada di desa sementara tidak tersedia anggaran untuk perbaikan. Oleh karenanya sangat berharap ada bantuan penganggaran dari Pemprov Sulsel, baik yang bersifat hibah atau dalam bentuk belanja lainnya.
Sebagai akhir dari silaturahmi kegiatan pengawasan ini Rangga berharap kepada pemerintah desa agar komunikasi senantiasa terbangun terkait berbagai hal dan kepentingan masyarakat umum, kuncinya.
