UPDATESULSEL.NEWS- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp 1, 65 Triliun rupiah menuai sorotan banyak kalangan masyarakat. Apalagi Pemerintah kabupaten Enrekang saat ini defisit kurang lebih Rp 500 Miliar rupiah
Termasuk anggaran Covid-19 kurang lebih Rp 5 M yang dinilai tidak jelas peruntukannya kepada masyarakat khusunya bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
Pakar pemerintahan Sulsel, Bastian Lubis menilai Pemerintah Kabupaten Enrekang asal-asalan menggunakan APBD. Sebab, penggunaaan anggaran tidak realistis untuk pembangunan dan kesejahteraan masyatakat.
“APBD TA 2021 Pemda Enrekang sebesar Rp1,65T dan ternyata defisit sebesar Rp500M atau 30,30%, ini sudah sangat tidak sehat. Karena dana-dana yang dianggarkan dalam perda APBD TA.2021 menjadi tidak realistis, jangan lagi ada alasan wabah covid19, menjadi kambing hitamnya. Karena kebijakan recofusing anggaran untuk Enrekang seharusnya tidak bisa terjadi defisit anggaran yang sangat besar. Karena anggaran sudah sangat jelas peruntukannya,” ujar, Bastian Lubis, Selasa, 28 September 2021 malam.
Bastian Lubis menduga kuat terjadi penyalagunaan angggaran pada Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawa kepemimpinan Bupati, Muslimin Bando. Seperti pembelian kendaraan dinas (randis) Bupati yang sangat mewah menuai sorotan masyarakat dimasa sulitnya perekonomian masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.
Randis baru Bupati Enrekang tersebut yakni, New Marcedes-Benz V-260. Randis milik Bupati Enrekang sangat tidak cocok dengan kondisi jalan yang ada di Kabupaten Enrekang.
“Ada dugaan kuat terjadinya penyalah gunaan dari kepala daerah dan TAPD dalam membuat kebijakan pengalokasian anggaran yang tidak berpihak pada masyarakat. Seperti penggangaran Radis kepala daerah (Bupati Enrekang) yang nilainya fantastis sebesar Rp1,6M. membuat tidak ada simpatik dan tidak ada rasa kepedulian terhadap masyarakat di Enrekang yang terdampak Covid-19,” jelas Bastian Lubis. (*)
