Oleh: Ir Fitri Hadi S, MAP. Analis Kebijakan Publik
UPDATESULSEL.NEWS – Suhu politik dinegri ini terasa semakin memanas, padahal saat kempanye belum dimulai, masih banyak kemungkinan penambahan calon presiden. Panasnya suhu politik ini diantaranya disebabkan adanya calon presiden yang dikehendaki oleh kubu penguasa dan yang tidak dikehendaki atau Kubu Persatuan Persatuan (KPP). Sejak awal kemunculannya capres KPP, Anies Rasyid Baswedan menyanyikan capres 2024 yang tidak dikehendaki itu pada akhirnya mulai gerah dengan sikap penguasa yang dinilainya bertindak tidak adil terhadap pencalonan dirinya. Sebaliknya, terhadap capres penguasa lainnya sangat akomodatif meski harus melakukan tindakan-tindakan yang terkadang di luar kepatutan. Anies yang semula diam kini mulai bersuara, meski belum lantang tapi sindirannya jelas diarahkan kepada siapa.
banner 336×280
Upaya penjegalan ini mendapat amunisi baru dengan terjadinya prahara di tubuh partai Nasdem dengan penetapan Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate tersangka kasus korupsi Menara BTS 4G senilai 8,32 Triliun. Narasi yang dikembangkan dari kasus ini diarahkan adanya aliran dana korupsi ke partai, dalam hal ini asumsinya adalah aliran dana yang masuk ke partai Nasdem. Entah dari mana sumbernya, dipercaya atau tidak, dimedia sosial online korupsi Menara BTS 4G mengalir ke tiga partai yaitu Nasdem, Gerindra dan PDIP lengkap dengan bagan aliran dananya. Ujung dari berita tersebut adalah pembubaran terhadap ketiga partai tersebut. Bila hal ini terjadi ini bukan saja menjadi prahara bagi partai Nasdem tapi juga prahara bagi ketiga partai tersebut dan prahara bagi rakyat bangsa Indonesia karena pada Pemilu kali ini calon pontensial presiden bermasalah.
Bahwa korupsi Menara BTS 4G menjadi Prahara bagi partai Nasdem itu sudah pasti, namun Nasdem melalui ketua umumnya meminta dilakukannya transparansi menyeluruh. Atas kejadian ditersangkannya Johnny G Plate sebagai tersangka korupsi, Surya Paloh meminta semua pihak trasparan dan periksa seluruh kemungkinan. Bukan itu saja, Surya Paloh didorong banyak pihak untuk melakukan perlawanan sebagai wujud menebus dosa politiknya selama ini, selama Nasdem satu kolam dengan koalisi dan kabinet pimpinan presiden Jokowi. Buka, usut tuntas semua potensi kasus korupsi dan termasuk potensi terjadi kecurangan pemilu yang lalu.
Potensi terjadinya kasus korupsi sampai lima belas tahun terakhir tampak menganga besar akan terungkapnya mega korupsi baru puluhan triliun. Kejaksaan Agung mengklaim memiliki bukti-bukti permulaan yang cukup terkait dengan adanya praktik tindak pidana korupsi yang merugikan negara puluhan triliun sepanjang 2010-2022. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menerangkan, kasus tersebut saat ini dalam penyidikan intensif untuk segera menemukan tersangka. Terungkap, mega korupsi ini, potensi kerugian negara dari manipulasi bea ekspor-impor emas tersebut mencapai Rp 47,1 triliun (republika.co.id Selasa 23 Mei 2023). Bila Kejagung berhasil mengungkap para tersangkanya dan aliran dananya, maka prahara di Indonesia benar benar dapat terjadi.
Masih ada potensi korupsi lain yang benar benar dapat melumpuhkan negara ini dengan mega mega korupsi yang dilakukan penyelenggara negara atau pemerintah diantaranya adalah :
1. Transaksi mencurigakan diungkap oleh Menkopolhukam Mahfud MD sebesar 349 Triliun.
2. Proyek Kereta Api Cepat dan proyek Tol Jokowi. Untuk proyek tol saja rencana investasinya sebesar 593,2 Triliun (CNN Indonesia 08032023).
3. Proyek prestisius lainnya yang berpotensi bermasalah karena hampir 2 tahun mangkrak yang perkembangannya jalan ditempat adalah proyek Bukit Algoritma. Proyek Bukit Algoritma diperkirakan bernilai 18 Triliun. Meski dikatakan oleh Budiman Sujatmiko adalah murni swasta , tetapi keterlibatan BUMN yaitu PT Amarta Karya pada proyek dan potensial mangkrak dapat merugikan negara.
Sesuai mekanisme penggunaan keuangan negara, UU no 31 tahun 1999 dan UU no 20 tahun 2001 serta UU Nomor 1 Tahun 2004 maka korupsi pasti setidaknya dilakukan melibatkan aparat atau pejabat pemerintahan. Dengan demikian melihat potensi koropsi yang demikian besar bahkan ada yang sudah naik ketingkat penyidikan maka bukanlah hal yang mustahil prahara kurupsi menjadi prahara nasional bagi bangsa Indonesia yang dapat merobek robek persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tekanan yang dirasakan Anies Rasyid Baswedan beserta ke tiga partai pengusung tentu membuat mereka tidak nyaman dan gerah. Mereka mulai menunjukan perlawanan. Surya Paloh yang paling lantang menunjukan perlawananya. Ia menantang : “Silakan diperiksa dan semua harus diperiksa, bukan kader Nasdem saja yang diperiksa. Hal ini sangatlah beralasan mengingat penegakan hukum selama ini terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas dan tajam ke lawan tumpul ke kawan. Hal yang lebih memprihatinkan penegakan hukum, khususnya korupsi, dijadikan sebagai alat kekuasaan.
Refleksi Imajiner Surya Paloh, Don”t Cry for Me Indonesia Oleh Smith Alhadar (Penasihat Institute for Democracy Education atau IDe) menunjukan kekecewaan, penyesalan dan kemarahan luar biasa Surya Paloh atas apa yang menimpa dirinya. *Tidak ada persahabatan yang abadi, yang ada adalah kepentingan* kini benar benar menghujam dirinya. Ketika orang yang dulu dibelanya mati matian kini mencampakanya bahkan menindasnya. Bagi Paloh yang dialaminya kini adalah sebuah tragedi, dan ia akan menghadapi tragedi itu sekalipun sendirian. Inilah kemarahan yang sejati dari Surya Paloh, orang yang dulu dibelanya mati matian kini dimatanya adalah seekor Kingkong yang siap menerkam siapa saja. Ini dapat dikatakan pernyataan perang secara terbuka antara Surya Paloh dengan orang yang disebutnya Kingkong.
Melihat potensi mega korupsi yang ada maka, tekad atau perlawanan dan pernyataan perang dari Surya Paloh ini akan menggetarkan siapa saja yang merasa telah melakukan korupsi pada proyek proyek tersebut. Para pelaku korupsi yang belum terjaring hukum tergetar dan sesuai UU tentunya mereka adalah para penyelenggara negara atau pemerintah disemua lapisan tanpa kecuali. Bila penegakan korupsi benar benar dilakukan secara menyeluruh dan transparan, maka praharanya bukan menimpa satu atau dua partai saja, kemungkinanya banyak partai dan banyak pejabat pemerintahan. Pemerintahan menjadi goyah dan bahkan legitimasi pemerintahan menjadi lemah karena para pejabatnya tersangkut perkara korupsi.
Pada situasi seperti itu pemerintah bisa saja melakukan kebijakan kebijakan yang bersifat penyelamatan diri yang dapat mendorong terjadinya situasi cheos, keadaan darurat dan penundaan pemilu. Situasi seperti ini akan mempertajam pro dan kontra dari pihak pihak yang berkepentingan dan perlawanan rakyat dalam bentuk People Power , serta munculnya pihak yang merasa pewaris tahta dari keturunan Raja Nusantara. People Power memang hanya dua kata saja, namun implikasinya begitu luas dan dapat berdarah darah.
Akankah borok proyek-proyek yang berpotensi korupsi ini dibongkar tuntas? Tampaknya telah antiklimak. Semula Kejagung begitu menggebu-gebu akan mengusut aliran dana ke partai, tidak lama berselang dikatakan tidak ada aliran dana ke partai. Hal ini tentu akan memuluskan Langkah KPP untuk mencalonkan Anies sebagai calon presiden sampai dengan saat pencoblosan pemilihan presiden tahun 2024
Atau akan teruskah presiden aktif secara terbuka mengendors (mendukung) calon presiden pengganti sesuai keinginannya? Presiden takut gagal landing, ingin tetap berkuasa dengan meminjam tangan orang lain atau setidaknya menamkan pengaruh pada calon presiden yang diendorsnya.
Pertumpahan darah rakyat dapat terjadi karena penguasa ingin tetap mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun. sepertinya presiden dalam pencalonan capres mengindikasikan presiden tidak ingin kehilangan kekuatanya atau paling tidak pengaruhnya pada presiden penggantinya kelak.
Materi ini juga dibahasa di Duo Laksma Channel
25 Mei 2023
