UPDATESULSEL– Anggota Komisi VI DPR RI, Lamhot Sinaga, menilai, akar dari segala masalah yang menimpa PT PLN (Persero) adalah kultur korporasi yang tidak efisien.
Lamhot mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI akan melihat kinerja Dirut PLN selama satu tahun ke depan untuk mewujudkan implementasi perusahaan. Menurutnya, dalam konteks pencatatan meteran saja di zaman ini untuk sebuah perusahaan seperti PLN sudah sangat primitif.
“Dikatakan pelanggan 75 juta, kalau saya kalikan dalam pencatat meteran yang datang secara manual, yang secara pencatatan meteran yang primitif itu kalau saya kalikan 3 ribu perak saja, dikali 75 juta pelanggan, maka Rp 225 miliar, dikali 12 bulan berarti Rp 2,7 triliun. Itu baru cost pencatatan, belum lagi cost kalibrasi atau terra. Belum lagi penggantian meteran itu setiap 5 tahun harus diganti,” urainya, Jumat (26/6/2020).
Politisi Partai Golkar ini melihat ada potensi kehilangan profit yang sangat besar akibat adanya inefisiensi di dalam tubuh PLN. Hal ini tentu sangat disayangkan. Untuk itu Lamhot meminta Dirut PLN untuk melakukan efisiensi secara gradual dimulai dari digitalisasi pencatat meteran yang menimbulkan kisruh di masyarakat belakangan ini.
“Masak kalah dengan startup-startup yang baru tumbuh kemarin. Yang saya maksudkan adalah, jangan-jangan karena pencatatan yang sangat primitif ini, terjadi inefisiensi yang luar biasa sehingga membengkaklah subsidi yang akan dibayarkan pemerintah. Itu mata rantai yang harus kita putus,” jelas politisi Dapil Sumut ini.
Lamhot mengatakan yang paling penting adalah visi dari PLN itu sendiri harus sudah mengarah kepada sebuah korporasi yang efisien.
“Kemudian dengan begitu juga bapak nanti tidak akan terjadi banyak complain seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian terjadi akurasi data. Kemudian terjadi efisiensi. Banyak sekali yang diuntungkan kalau itu bisa dilakukan oleh PLN,” tukasnya.
