Pimpinan DPR RI Terima Warga Enrekang Terkait Penggusuran Lahan Pertanian

oleh -433 views
oleh

UPDATESULSEL.NEWS – Perwakilan warga terdampak pengrusakan dan penggusuran lahan pertanian di  Enrekang mengadu langsung ke Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Selasa (19/4). Kedatangan warga atas nama Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) diterima Rachmat Gobel, di ruang kerjanya.

Pertemuan di fasilitasi Wakil Ketua DPRD Sulsel, H. Syaharuddin Alrif ini, dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulsel. Salah satunya, H. Saharuddin, anggota DPRD Sulsel Komisi D yang didampingi beberapa jajaran sekretariat DPRD Sulsel.

Dalam pertemuan ini, AMPU menyerahkan sebundel dokumen pengaduan ke Wakil Ketua DPR RI lewat H. Saharuddin Alrif. Dokumen itu terkait kronologis pengrusakan lahan garapan warga sejak tahun 2016 dan termasuk keberadaan PTPN XIV yang sebelumnya, HGU milik PT Bina Mulia Ternak (BMT).

Andi Zulfikar, Koordinator AMPU, mengatakan jika lahan yang digarap warga adalah lahan tidur yang tidak pernah digarap PTPN XIV sebelum kontrak berakhir tahun 2003. “Ada lahan yang diklaim BMT sejak 1973 tapi tidak pernah digarap dan itu dijadikan lahan produktif secara manual oleh warga,” kata Zulfikar.

Sementara itu, Rahmawati Karim, pendiri AMPU, mengatakan jika pemerintah Kabupaten Enrekang telah menutup mata atas penggusuran lahan warga yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian. Bahkan, Bupati Enrekang, H. Muslimin Bando,  justru ikut menguatkan program PTPN XIV dalam rangka pembukaan lahan sawit lewat surat rekomendasi pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3.267 Ha. “Baik legislatif, apalagi eksekutif telah menutup mata atas perampasan hak hidup rakyat di Enrekang. Terbukti, mereka hanya diam melihat rakyat dimiskinkan,” kesal agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Enrekang ini.

Pertemuan yang berlangsung beberapa jam bersama Rachmat Gobel, politisi Partai Nasdem, sebelum mengakhiri pertemuan ini menyampaikan ke AMPU agar membuat catatan singkat terkait permasalahan penggusuran tersebut.  “Nanti buatkan saya satu lembar rangkuman masalah ini. Kita panggil Direktur SMI dan PTPN XIV untuk bertanggungjawab,” singkat Rachmat.