UPDATESULSEL.NEWS – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, mencuatnya wacana presiden tiga periode merefleksikan kegagalan sistem politik dalam membangun kelembagaan demokrasi yang berbasis kaderisasi dan regenerasi politik yang inklusif.
“Alih-alih membuka akses politik yang memfasilitasi figur-figur terbaik bangsa secara maksimal, pendekatannya justru pengkultusan individu dengan glorifikasi hegemonik yang prematur,” kata Titi dalam diskusi virtual bertajuk: Pro-Kontra Tiga Periode Masa Jabatan Presiden, yang disiarkan lewat kanal YouTube INTEGRITY Law Firm, Jumat, 17 September 2021.
Tak hanya itu, Titi juga melihat wacana presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan krisis demokrasi di Indonesia.
“Presiden tiga periode akan membawa kekacauan politik dan krisis demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Ia mengatakan, wacana tersebut bakal menyulut perpecahan masyarakat yang justru bisa menggoyahkan persatuan dan kesatuan Indonesia, yang telah susah payah dibangun seluruh elemen bangsa.
Alih-alih memunculkan stabilitas dan kondisi kondusif negara, kata Titi, wacana kontroversial itu justru akan menimbulkan gerakan-gerakan perlawanan yang kontradiktif dengan upaya mengatasi pandemi dan menjalankan program-program pembangunan.
Lebih lanjut Titi mengatakan, wacana presiden tiga periode juga terdapat kecenderungan yang kuat dan sistemik untuk mempersulit hadirnya kontestasi pemilu yang representatif, kompetitif, dan inklusif.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini menambahkan, jika presiden tiga periode terealisasi, maka akan semakin mempersulit akses kekuatan politik alternatif untuk bisa terlibat dalam proses politik dan pemilu yang berlangsung di Indonesia.
“Mendirikan partai sulit dan mahal, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) terus dinaikkan, ambang batas pencalonan presiden tetap dipertahankan, periodeisasi presiden ingin ditambah menjadi tiga periode,” katanya.
Menurutnya, wacana presiden tiga periode disinyalir merupakan upaya petahana dan atau partai politik pendukung dalam melanggengkan kekuasaan demi mengamankan agenda yang sudah disiapkan.
“Wacana presiden tiga periode akan membuka kotak pandora untuk terus menerus menumpuk kekuasaan pada presiden berkuasa dengan alasan untuk memuluskan berbagai kebijakan dan peraturan, ‘baik’ yang diintrodusir oleh presiden,” kata Titi. (*)
