UPDATESULSEL.NEWS – Ketua Pemuda Justicia Kabupaten Bulukumba, Syamsul Bahri Majjaga mendukung langkah Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan bantuan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) tahun anggaran 2022 di kabupaten Bulukumba.
Sebelumnya KP-GRD menggelar aksi unjuk rasa terkait UPPO di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan pada Rabu (30/8/2023).
GRD mendesak Kejati Sulsel agar Kejaksaan Negeri Bulukumba memeriksa anggota DPR RI, Andi Akmal Pasluddin dari Fraksi PKS.
Pasalnya mereka yang saat ini telah dilakukan penahanan ZP, AAM, dan J. Diantara para tersangka itu diduga ada bagian dari tim Andi Akmal.
“Kalau disebutkan oleh rekan-rekan GRD seperti itu, seharusnya pihak Kejari Bulukumba memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Agar supremasi hukum dapat ditegakkan,” ujar Syamsul Bahri Majjaga ini. Jumat pekan (1/9/2023)
Diketahui bantuan unit pengelolaan pupuk organik merupakan bantuan pemerintah pusat melalui anggaran belanja Kementerian Pertanian kepada 9 kelompok tani di Kabupaten Bulukumba untuk dapat menyediakan pupuk organik secara mandiri. Andi Akmal Pasluddin tercatat sebagai anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKS.
Para tersangka ZP, AAM, dan J, oleh penyidik kejaksaan negeri bulukumba diduga ketiganya telah merugikan keuangan negara senilai RpRp. 698.853.200
Timbulnya nilai kerugian keuangan negara itu berdasarkan perhitungan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kabupaten Bulukumba.
“Kejaksaan Negeri Bulukumba, terkait kasus korupsi UPPO di kabupaten Bulukumba berkewajiban menjaga Publik Trust. Hal ini mesti dibuktikan dengan langkah tegas penyelesaian penanganan modus korupsi uppo sampai ke akar – akarnya. dan saya kira dengan memanggil pemilik program itu bisa jadi pintu masuk yang baik dalam membongkar modus dugaan korupsi di kasus UPPO,” tutur Varin Smaun, selaku Jenderal lapangan saat menggelar aksi unjuk rasanya.
