UPDATESULSEL.NEWS- Terbengkalainya pembayaran proyek para kontraktor yang telah mengerjakan proyek pada tahun 2020, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel mulai angkat bicara.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel meminta Pemerintah Provinsi agar segera melunasi semua hutang proyek yang masih belum dilunasi kepada para kontraktor.
Hal ini diungkapkan Kordinator Banggar, Ni’matullah Erbe usai rapat Banggar bersama pihak Pemprov yang dipimpin oleh Sekprov Abdul Hayat Gani di Gedung DPRD Sulsel, Selasa 2 Februari.
Hutang proyek terhitung sebanyak
Rp 306 Miliar ini, belum dilunasi dengan alasan persoalan administrasi yang belum tuntas. Sehingga pembayaran proyek harus ditunda.
Ni’matullah Erbe mengungkapkan kendala pembayaran ini karena lambatnya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari OPD untuk diajukan ke BPKD.
“Belum ada pengajuan Surat Permintaan Membayar dari OPD yang melakukan lelang proyek. Telat mengajukan SPM sehingga mereka nggak bisa proses,” ujar Ni’matullah.
Wakil ketua DPRD Sulsel ini meminta pemprov Sulsel untuk segera merampungkan administrasi dan membayar semua hutang proyek tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan para kontraktor yang melakukan tender.
“Kita sudah usulkan kepala BPKD dan Bappeda untuk cofe morning dengan para kontraktor untuk menjelaskan ke mereka biar ada kepastian ke mereka bahwa mereka akan dibayar,” ujarnya.
Ketua Demokrat Sulsel ini menyebutkan pembayaran hutang kontraktor tidak mengganggu post anggaran APBD 2021 sebab anggaran itu telah disediakan sebelumnya.
“Kita sudah tanya Bappeda dan BPKD tetang hutang bengklai di 2020 total Rp 306 Miliar ternyata saya malah bicara teknis ada duitnya, katanya ada duitnya siap kau bayar katanya siap. Ternyata kendalanya di administrasi. Jadi permintaan pembayaran kalau ada permintaan pembayaran dari OPD,” pungkasnya.(*)
