UPDATESULSEL.NEWS- Nama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA) dinilai tidak etis menggunakan jabatannya untuk memenangkan pasangan calon tertentu pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar, 9 Desember mendatang.
Direktur Profetik Institute, Muh Asratillah menjelaskan secara empirik tidak bisa dilakukan pungkiri kepala daerah seperti Gubernur menggunakan jabatannya untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Hal tersebut didasari oleh faktor partai politik atau kedekatan dengan pasangan calon.
“Secara normatif NA sebagai Gubernur tidak bisa menggunakan birokrasi pemerintahan sebagai instrumen kekuasaan atau sebagai alat untuk mendulang dukungan elektoral buat dukungan tertentu.
“Tapi secara empirik, justru ada beberapa kita temukan kepala daerah yang menggunakan birokrasi pemerintahan untuk memobilisasi dukungan suara, apalagi kepala daerah merupakan jabatan politis dan terikat dengan partai politik. Sehingga dalam praktiknya agak sulit kepala daerah tidak memihak ke kandidat tertentu, baik karena alasan kesamaan gerbong politik, alasan arah dukungan partai politik hingga alasan kedekatan kekeluargaan,” kata, Muh Asratillah, Minggu (4/10/2020).
Muh Asratillah menambahkan peluang, NA menggunakan jabatan Gubernurnya untuk memenangkan pasangan calon di Pilwali Makassar sangat terbuka lebar. Akan tetapi netralitas ASN tergantung pada individu masing-masing dengan adanya undang-undang yang melarang.
“Maka dari itu jika melihat NA sebagai kader partai tertentu, maka kemungkinan besar NA akan secara eksplisit menjatuhkan dukungannya ke kandidat tertentu. Soal apakah NA akan mengarahkan birokrasi pemerintahan untuk mendukung kandidat tertentu, maka terbuka peluang akan hal utu. Maka dari itu diperlukan kesadaran bagi semua pemangku jabatan di birokrasi agar berusaha netral dalam kontestasi pilwali kali ini,” tutupnya. (*)
