UPDATESULSEL.NEWS- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mempertanyakan kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bendahara Negara itu menjelaskan, saat ini penyerapan anggaran PEN di daerah masih sangat minimal atau rendah.
“Saya ingin garisbawahi bahwa saat pemerintah pusat melakukan dan terus-menerus mencoba melihat alokasi dan distribusi serta penyerapan dari program-program PEN. Kita lihat di tingkat daerah penyerapan masih perlu ditingkatkan,” kata Sri Mulyani dalam video conference dari Istana Negara Jakarta, Senin 2 November 2020.
Sri Mulyani merinci beberapa belanja yang realisasinya masih sangat rendah dalam PEN salah satunya terkait dengan belanja kesahatan. Dari Rp30,4 triliun yang dialokasikan, realisasinya baru sebesar Rp13,3 triliun. Sementara, untuk belanja jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari alokasi Rp22,8 triliun realisasi baru sebesar Rp11,7 triliun atau sekitar 51 persen.
“Masih ada tiga bulan, seharusnya 49 persen (terealisasi) bisa sangat membantu masyarakat di daerah,” ujar Sri Mulyani.
Sementara, dari sisi dukungan ekonomi, dari alokasi sebesar Rp19,24 triliun realisasinya baru Rp2,6 triliun hingga akhir September atau sekitar 13,7 persen. Sri Mulyani mengatakan, rendahnya serapan anggaran di daerah itu menunjukkan ada halangan atau kendala yang perlu diselesaikan.
Kendala tersebut bukan berarti pemerintah tidak memiliki uang atau dana. Ia menyebutkan banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu diatasi bersama.
Sehingga dunia usaha, masyarakat, bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD yang memang mengalami shock sangat besar akibat Covid-19. Namun, sudah dimasukkan dalam struktur baru dan seharusnya bisa segera diakselerasi pelaksanaannya. (*)
