UPDATESULSEL- Hampir semua legislator Fraksi NasDem DPRD Kota Makassar melibatkan bakal calon wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi Masse dalam agenda kedewanan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda). Sosialisasi Perda tersebut menggunakan APBD kota Makassar yang mana dibawa tanggung jawab Sekeetariat DPRD.
Hal itu memperlihatkan, Fatmawati Rusdi Masse yang akan berpasangan, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto sulit diterima oleh kalangan pemilih di Kota Makassar jelang Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar, 9 Desember 2020 mendatang.
Direktur Profetik Isntitute, M.Asaratillah mengatakan saat ini, Fatmawati Rusdi Masse sulit diterima di kalangan masyarakat kota Makassar. Sebab, Fatmawati Rusdi Masse adalah pemain politik yang baru di kanca perpolitikan kota Makassar.
indikasinya ke arah sana, bahwa, Fatmawati Rusdi Masse sulit diterima dikalangan masyarakat kota Makassar. Fatmawati Rusdi Masse ini kan bisa dikatakan pemain baru dalam kontestasi politik di Makassar. Maka beliau bisa jadi akan menggunakan segala peluang yang ada untuk meningkatkan elektabilitasnya,” kata Direktur Profetik Isntitute, M.Asaratillah
Melihat tindakan para legislator Fraksi NasDem DPRD kota Makassar yang memanfaatkan Sosialisasi Peraturan Daerah, Koordinator Kopel Makassar, Ahmad Tang menjelaskan perbuatan tersebut melanggar aturan peruntukan sosialisasi Peraturan Daerah yang seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah kota. Bukan menjadikan Sosialisasi Peraturan Daerah sebagai ajang politik.
“Sosialisasi Peraturan Daerah tidak boleh ditunggangi kepentingan politik. Apa yang dilakukan Fraksi NasDem mencoreng nama baik lembaga DPRD dan dan nama baik pemerintahan kota Makassar. Kami akan segera menjalankan kewenangan menindaklanjuti hal ini,” jelas Ahmad Tang.
