Legislator PKS Sebut Pembentukan Tim Percepatan Ekonomi Pemkot Makassar Pemborosan Anggaran

oleh -93 views

UPDATESULSEL.NEWS- Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin baru-baru ini membentuk tim ahli percepatan ekonomi. Terdiri dari lima orang berasal dari akademisi ditugaskan untuk mendongkrak laju ekonomi di Kota Makassar.

Menurut Rudy yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulsel ini, selain percepatan penanganan covid 19, Pemkot harus bergerak cepat dalam memulihkan ekonomi seperti yang selalu ditekankan oleh pemerintah pusat.

“Masyarakat kita sekarang sudah terpuruk ekonominya. Masyarakat butuh gerakan yang cepat. Kita tidak boleh lambat, apalagi lambat karena perdebatan yang tidak penting hanya karena persepsi yang keliru,” ungkap Rudy, Senin (5/10/2020) kemarin.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Azwar ST angkat suara terkait penunjukan tim ahli tersebut. Ia menilai kebijakan tersebut hanya pemborosan anggaran.

“Ini pemborosan anggaran saja. Jangan mencari bahasa-bahasa lain atau strategi lain yang malah menyebabkan anggaran keluar lebih besar,” ungkap Azwar saat dihubungi, Rabu (7/10/2020).

Politisi PKS ini mendesak Pemkot untuk fokus dalam penanganan Covid-19. Untuk urusan pemulihan ekonomi, masih banyak SKPD yang berkompeten mengatasi itu.

Dibanding untuk menggaji tim ahli, anggaran yang ada sebaiknya dialokasikan ke tindakan nyata yang menyentuh langsung masyarakat. Misalnya yang menyasar kepada padat karya, penambahan modal UMKM dan pedagang kecil. Agar daya beli dan perputaran ekonomi kembali bergairah.

“Pikirkan bagaimana penanganan covid ini bagus. Tugas utamanya dia diangkat menjadi Pj Walikota untuk mengatasi Covid di Makassar. Mestinya dia fokus. Jangan dia tidak baik komunikasinya dengan DPRD,” sambung Azwar.

“Intinya, mereka (tim ahli) itu siapa yang tiba-tiba mau diangkat menjadi tim percepatan, apa alasannya. Artinya tidak terlalu mendesak. Yang mendesak harus dilakukan bagaimana penanganan covid yang baik dan pelaksanaan Pilkada yang mematuhi protokol covid. Pemerintah kota lah yang bertanggung jawab juga,” ketus Azwar kemudian.

Selain pemborosan anggaran, ia menganggap penunjukan 5 tim ahli ini hanya mengacaukan kebijakan-kebijakan yang telah diatur sebelumnya. Azwar menegaskan tidak setuju dengan penunjukan tersebut.

“Mestinya fokus pada kebijakan sebelumnya. Jadinya malah tidak ada yang jalan kalau diangkat lagi orang yang membuat kebijakan baru. Artinya tidak fokus. Intinya saya tidak setuju. Percepatan apa itu tidak jelas dari mana asalnya,” pungkasnya. (Wi/Abu)