UPDATEAULSEL.NEWS- Pemerintah kabupaten Enrekang dibawa kepemimpinan Bupati, Muslimin Bando dinilai membawa sejarah buruk bagi pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan daerah yang dipimpinnya.
Mengapa tidak, kabupaten Enrekang di terpa banyak maslah di kepemimpinan, Muslimin Bando mulai dari korupsi DAK Rp 39 Miliar yag bergulir di Kejati Sulsel, anggaran Penagan Covid-19, pemotongan sertifikasi guru, pemotongan anggaran seluruh puskesmas anggaran obat-obatan rumah sakit umum Massenrempulu, dan banyak masalah lainnya.
“Korupsi DAK Rp 39 Miliar yang sudah lama memasuki proses penyelidikan oleh Kejati Sulsel senter menjadi buah bibir masyarakat jika putra Bupati Enrekang terlibat, dan beberapa anggota DPRD. Ini menandakan Bupati Enrekang gagal memimpin daerahnya sendiri,” kata pemerhati pendidikan kabupaten Enrekang, Ridwan Wawan Poernama, Selasa (5/1/2021).
Selama masa pandemi Covid-19, Dinas kesehatan dan Pendidikan kabupaten Enrekang dinilai banyak memanfaatkan pandemi sebagai lahan korupsi.
“Temuan tidak terbayarnya honorer tenaga medis selama 6 bulan dan pemotongan anggaran di seluruh puskesmas di kabupaten Enrekang adalah bukti adanya korupsi yang dilakukan Dinas Kesehatan bersama atasannya atau oknum tertentu. Kemudian Dinas pendidikan telah diduga melakukan pemotongan sertifikasi guru selama 3 bulan juga cerminan kepala Dinas pendidikan malakukan tindakan korupsi,” pungkas Ridwan Wawan Poernama. (Abu)
