UPDATESULSEL.NEWS— Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK-RI melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar Prov Sulsel, Jumat (1/4).
Kunjungan tersebut untuk mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan korupsi yang selama ini massif dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tim Korsup Satgas Wilayah 4 KPK RI yang melakukan kunjungan adalah
Harun Hidayat, Basuki Haryono, dan
Muh. Muslimin Ikbal. Mereka didampingi langsung tim dari Inspektorat Provinsi Sulsel.
Sebelum melakukan pertemuan dengan manajemen RSUD Haji, mereka melihat secara langsung pelayanan yang diberikan rumah sakit milik Pemprov Sulsel kepada masyarakat.
Sejumlah ruang dipantau. Mulai Instalasi Gawat Darurat (IGD), poliklinik , ruang operasi, laboratorium hingga ruang rawat inap.
Plt Direktur Utama RSUD Haji, dr Hj Andi Diamarni Gandhis usai peninjauan mengaku sangat mendukung langkah-langkah KPK dalam melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi.
Salah satunya dengan langsung mendatangi instansi/lembaga untuk melakukan sosialisasi edukasi, termasuk mengingatkan bahaya korupsi.
“Kami sangat bersyukur dengan kedatangan tim Korsup Satgas IV KPK ini. Terima kasih sudah membuka wawasan kami soal bahaya korupsi sekaligus memberi arahan langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan,” ungkap Diamarni.
Sementara itu, Harun Hidayat mengatakan kedatangan mereka ke RSUD Haji untuk melaksanakan tugas sebagai Korsup pencegahan korupsi, memberi edukasi untuk merubah pelayanan ke arah yang lebih baik.
Dia menerangkan, korupsi itu sebagian besar terjadi karena persoalan tidak tahu. Karena itulah, tim dari pencegahan KPK intens turun melakukan edukasi untuk menjelaskan kategori korupsi, langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan seperti apa.
“Korupsi itu sebagian besar karena tidak tahu. Yang ditangkap KPK itu, yang tahu dan keterlaluan dan tidak bisa ditoleransi karena rakus. Padahal sudah diingatkan jauh-jauh hari,” kata Harun.
Dia melanjutkan, ada beberapa agenda yang dilaksanakan KPK untuk membumihanguskan korupsi dari Indonesia. Jangka pendek adalah melakukan penindakan seperti operasi tangkap tangan (OTT), untuk membuat
orang takut berbuat korupsi.
Selanjutnya adalah langkah pencegahan agar orang tidak bisa korupsi. Caranya dengan membuat sistem yang tidak bisa diintervensi bekerja sama dengan lembaga pengawasan seperti Inspektorat.
Yang paling utama, tambah Harun adalah bagaimana melakukan edukasi untuk merubah pola pikir masyarakat agar tidak mau dan tidak berniat untuk korupsi.
“Itu sudah level tertinggi. Edukasi tujuannya tidak mau korupsi,” tambah Harun.
Sementara itu, Kabag Perencanaan Program, Evaluasi Hukum, Humas, dan Pemasaran Badaruddin menjelaskan kehadiran KPK di RSUD Haji untuk menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPKRI Nomor: B/1381/KSP.00/70-75/03/2022, tanggal 7 Maret 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kedatangan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK-RI tersebut disambut langsung oleh PLT Direktur Para Wadir dan seluruh jajaran Manajemen RSUD Haji .
Sejauh ini, RSUD Haji berkomitmen untuk menjadi rumah sakit dengan pelayanan yang baik, terbuka, dan transparan. Salah satu indikatornya dengan memaksimalkan PPID (pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi) UU no 14 tahun tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik untuk menindaklanjuti keluhan dan masukan masyarakat terkait pelayanan RSUD Haji. (*)
