UPDATESULSEL.NEWS – Komisi V DPR RI menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Bulukumba, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Konsorsium Kepala Desa Dapil Sulawesi Selatan III untuk berkonsultasi terkait peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dan Anggota Komisi V DPR RI Muh Aras.
“Salah satu hal yang menjadi prioritas mereka adalah peningkatan kesejahteraan khususnya bagi perangkat desa dan BPD itu sendiri. Kalau kita melihat dari jumlah yang mereka terima memang menurut kami masih sangat jauh di bawah standar. Sehingga, ini tentunya harus menjadi pembicaraan dari semua kementerian terkait termasuk Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Bappenas sendiri dan Kementerian Desa,” ujar Andi Iwan kepada Parlementaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Adapun aspirasi terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat lebih diperluas untuk kepentingan desa terutama menyangkut masalah perbatasan lahan. Kemudian untuk kepentingan infrastruktur di desa diharapkan ada pembangunan kantor desa ataupun sarana prasarana olahraga dan jembatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Komisi V bersama Kementerian PUPR memiliki beberapa program untuk membangun sarana dan prasarana tersebut namun masih sangat terbatas dengan jumlah anggaran yang teralokasikan.
“Kami dari Komisi V dalam hal ini (yang berhubungan dengan) Kementerian PUPR juga sebagai mitra kerja sudah mampu mengintervensi secara langsung pembangunan jalan daerah termasuk jembatan. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap, kita mengakomodir semua kepentingan-kepentingan tersebut. Kita akan melihat skala prioritasnya yang mana yang paling membutuhkan kita coba mengusulkan untuk dibantu proses penanganan jembatan itu karena jembatan ini sangat dibutuhkan,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Aspirasi masukan-masukan daripada DPC APDESI Kabupaten Bulukumba, BPD dan Konsorsium Kepala Desa Dapil Sulawesi Selatan III itu pun telah ditampung dan akan dijadikan sebagai bahan dalam rapat kerja Komisi V bersama mitra-mitra terkait seperti Kementerian Desa dan Kementerian PUPR. Solusi yang cepat pun diharapkan dapat terwujud agar desa-desa ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. (**)
