UPDATESULSEL.NEWS – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dapat terserap 100 persen hingga akhir 2021. Adapun pagu anggaran yang ditetapkan di tahun ini jumlahnya sebanyak Rp744,77 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meyakini realisasi anggaran untuk menjalankan beragam program telah sesuai dengan ekspektasi pengambil kebijakan.
“Kami yakin bahwa ini bisa diselesaikan, dan Rp744,77 triliun akan mencukupi untuk menanggulangi pemulihan ekonomi nasional 2021,” kata dia dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa 26 Oktober 2021.
Suahasil mengkalim selama ini penyerapan dana PEN berlangsung dengan efektif. Hal ini tercermin dari realisasi kinerja belanja negara.
Hingga 30 September 2021, belanja negara telah mencapai Rp1.806 triliun, atau 65,7 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.750 triliun. Sebagian dari belanja negara itu serapannya berasal dari realisasi anggaran PEN 2021 yang hingga 22 Oktober 2021 telah mencapai Rp433,91 triliun, atau 58,3 persen dari total pagu anggaran.
“Jadi ini masih on track menurut kita dan juga dalam konteks anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” ujarnya.
Dari penuturan Suahasil, realisasi PEN berasal dari serapan anggaran di bidang kesehatan Rp116,72 triliun, atau 54,3 persen dari pagu Rp214,96 trilun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat untuk masyarakat.
Lalu biaya perawatan untuk 477,44 ribu pasien, insentif bagi 1,07 juta tenaga kesehstan pusat dan santunan kematian bagi 397 nakes, pengadaan 105 juga dosis vaksin serta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 29,29 juta orang. Lalu serapan anggaran di bidang perlindungan sosial tercatat telah mencapai Rp125,10 triliun atau 67 persen dari pagu Rp186,64 triliun.
Pemanfaatan dana tersebit meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako bagi 17 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bagi 5,62 juta KPM. Berikutnya yakni program Kartu Prakerja bagi 5,22 juta orang, bantuan subsidi kuota internet bagi 36,1 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 4,61 juta pekerja dan bantuan beras bagi 28,8 juta KPM.
Serapan berikutnya berasal dari dana dukungan UMKM yang telah mencapai Rp63,20 triliun, atau 38,9 persen dari pagu Rp162,40 triliun. Dana itu dimanfaatkan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi 12,71 juta usaha; Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bagi 2,12 juta UMKM dan 30 korporasi; penempatan dana bank.
“Jadi memang ada beberapa yang mesti kita selesaikan bersamaan,” ucapnya. (*)
