UPDATESULSEL.NEWS – Puluhan buruh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV melakukan panen sawit di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Proses panen tersebut mendapat pengawalan ketat dari personel gabungan Polres, TNI dan Brimob, Selasa (21/03/23).
Sekalipun mendapat pengawalan ketat, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) tetap melakukan penolakan aktivitas PTPN XIV. Para warga tetap berupaya memasuki wilayah perkebunan sawit sekalipun mendapat penjagaan ketat.
Jani (60) salah satu warga mengatakan jika pihaknya menolak aktivitas PTPN XIV. Pasalnya, warga ingin kembali mengelola lahan yang sebelumnya warga kelola.
“Kita ini mau makan. Kalau tidak ada lahan kita tanami, mau makan apa. Kita ini petani yang hidup dari hasil pertanian” kata Jani.
Dirinya juga bercerita jika sebelum lahan garapannya digusur, sumber ekonominya sangat menjanjikan. Tapi setelah digusur, pemenuhan kebutuhan sehari-hari sangat sulit.
“Dulu waktu belum digusur kita bisa belanja setiap saat di pasar. Sekarang ini sangat susah hidup kita,” jelas Jani.
Hal sama juga dikatakan Haris (61) salah satu petani asal Malino yang sangat menyayangkan keberadaan PTPN XIV menggusur lahan garapan warga setempat.
“Dari nenek moyang kita, hidup dari hasil pertanian dan peternakan. Kita kebanyakan petani penyadap aren dan menanam padi. Setelah digusur, tinggal sedikit pohon aren yang kita garap,” ungkap Haris.
Sementara itu Andi Zulfikar Koordinator AMPU menyayangkan Bupati Enrekang H. Muslimin Bando dan DPRD Enrekang yang tidak mengambil sikap dalam konflik tersebut.
“Ini persoalan dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ada bupati dan dewan. Bupati selaku pemimpin tertinggi di kabupaten punya wewenang besar menentukan penyelesaian persoalan konflik lahan,” tutup Andi Zulfikar. (*)
