Jelang Pergantian PJ Walikota Makassar, Gubernur Terkesan tidak Memberi Kesempatan Yusran Yusuf Bekerja

oleh -391 views

UPDATESULSEL.COM-  Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah kembali akan mengganti Pelaksana Jabatan (PJ) Walikota Makassar, Yusran Yusuf yang saat ini baru menjabat 43 hari.

Gubernur Sulsel menjelaskan pergantian PJ Walikota Makassar dikarenakan, Yusran Yusuf tidak mampu mengendalikan loncatan penambahan angka penyebaran Covid-19 di kota Makassar.

Melihat kebijakan Gubernur, Nurdin Abdullah yang akan mengganti PJ Walikota Makassar, Jumat besok. Maka pakar ilmu komunikasi dan politik UNHAS, Sukri menjelaskan pergantian PJ Walikota Makassar mengundang pertanyaan. Sebab, PJ Walikota Makassar diganti dalam waktu yang singkat.

“Menurut saya secara administratif tentu itu memang wewenang Gubernur, shingga pergaantian menjadi hal yang wajar. Hanya dalam konteks politik pemerintahan, hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan karena bagaimana menilai kinerja seseorang dalam waktu yang begitu singkat. Selain itu, ketika PJ ini ditetapkan apa yang menjadi pertimbangannya,” kata Sukri saat dikonfirmasi, updatesulsel.com, Kamis (25/6/2020).

Sukri mengungkapkan jika pergantian PJ Walikota Makassar akan meninggalkan kesan bagi masyarakat, dimana Gubernur tidak memberikan kesempatan bagi, Yusran Yusuf menuntaskan tugas-tugasnya.

“Dalam konteks ini secara sederhana masyarakat bisa jadi melihat bahwa pergantian PJ Walikota yang baru menjabat belum lama tidak diberi kesempatan, atau mungkin Pak Gub mengakui ada kekeliruan dalam pemilihan beliau. Secara etis, hal ini dapat saja menjadi semacam preseden bahwa pemerintahan kota Makassar seolah tidak ditangani dengan baik. Jikapun misalnya ada kepentingan politik yang mungkin bermain di belakang kondisi ini maka anggapan itu memang akan sulit dihindari,” ungkap Sukri.

Bagi Sukri menilai PJ Walikota Makassar, Yusran Yusuf yang memiliki kedekatan yang baik dengan Gubernur harus diganti atas kepentingan politik jelang Pilwali Makassar.

“Mengingat PJ walikota saat ini bukan orang yang tanpa pengalaman dan memiliki kedekatan kebijakan dengan Pak Gubernur. Jika kemudian diganti dengan kesan yang mendadak tentu ini akan memunculkan berbagai spekulasi termasuk kepentingan menjelang pilwalkot,” pungkasnya. (Wan)