UPDATESULSEL- Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah memerintahkan PJ Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin beserta seluruh pejabat Pemkot Makassar untuk melakukan perlawanan kepada ‘tungguma’ pada Pilwali Makassar, Desember mendatang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Sulsel saat melantik, Rudy Djamaluddin menjadi PJ Walikota Makassar. Dimana tagline’Tungguma’ adakah milik bakal calon Walikota Makassar. Harapan sang Gubernur untuk menciptakan pemerintahan yang baik di kota Makassar dan Sulsel pada umumnya.
Pakar ilmu politik dan pemerintahan UNHAS, Ali Armunanto menyebutkan pernyataan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah patut disayangkan sebagai pejabat publik. Bagi, Ali Armunanto Gubernur sebagai milik publik harusnya tidak terlibat dalam politik praktis.
“Sebagai opinion leader, tentu pernyataan gubernur tersebut akan sedikit banyaknya mempengaruhi persepsi publik. Namun yang disayangkan saya rasa, adalah pernyataan seorang gubernur terkait hal tersebut. Menurut hemat saya, seorang Gubernur adalah perpanjangan pemerintah yang seharusnya tidak terlibat dalam urusan politik praktis, apalagi ditengah pandemi Covid-19,” ujar Ali Armunanto, Senin (29/6/2020).
Maka dari itu, pernyataan Gubernur tersebut memprihatinkan jika memanfaatkan jabatannya untuk merugikan salah satu bakal calon Walikota Makassar.
“Tidak elok, ketika jabatan dibawa berpolitik praktis apalagi sampai terlibat dalam suksesi politik pilwali,” jelas Ali Armunanto. (*)
