Informasi Penggunaan Anggaran APBD Hingga APBN di Kabupaten Enrekang Tertutup untuk Publik, Pemuda: Itu Gaya Korupsi Muslimin Bando

oleh -640 views

UPDATESULSEL.NEWS-  Pegiat antikorupsi Baba Banti terus menyoroti kinerja pengelolaan anggaran di Pemkab Enrekang. Setelah menggugat ke KIP Sulsel, kini ia menyebut Bupati Muslimin Bando menyembunyikan banyak hal.

“Pemerintah Enrekang enggan menjalankan perintah UU dan tidak menginginkan transparansi. Berarti sudah dapat diduga Pemda Enrekang di masa kepemimpinan Bupati Muslimin Bando berniat untuk korupsi. Bahkan dicurigai ada sesuatu yang disembunyika. Ada hal-hal yang ditakutkan terbongkar ke publik. Dan itu akan membuka banyak penyimpangan di tubuh pemda,” terang Baba, Minggu (22/11/2020).

Pekan lalu Baba Banti dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) menuding Pemkab Enrekang telah melakukan pembohongan publik dengan menyebarkan informasi soal peringkat keterbukaan informasi daerah itu yang menempati rangking empat besar. PKN menyebut, klaim itu tidak benar. Keterbukaan informasi publik di Enrekang oleh Komisi Informasi Publik (KIP) justru dinilai bermasalah.

Baca Juga
Gembar-gembor Masuk 4 Besar, Pemkab Enrekang Dituding Pembohongan Publik
Penguasaan Aset Negara Oleh Muslimin Bando Bisa Berimplikasi Korupsi
Ketua KPK Tebar Ancaman: Pekan Depan Ada Bupati dan Wali Kota Kita Tahan
Muslimin Bando Diduga Ikut Kuasai Puluhan Hektar Aset Negara di Enrekang
Skandal Jiwasraya: Heru juga “Cuci Uang” dengan Beli Kapal Phinisi di Bulukumba
Baba Banti menuturkan, sebelumnya pihaknya telah menggugat Pemkab Enrekang ke KIP. Karena menolak memberikan informasi pengelolaan keuangan. KIP mengabulkan pemohonan PKN. KIP kemudian merekomendasikan agar pemkab menyerahkan dokumen yang diminta oleh PKN.

Namun pemkab menolak rekomendasi itu. Pemkab Enrekang justru mengajukan banding ke PT TUN. Proses banding di PT TUN masih berjalan dan baru akan diputus akhir November ini.

Baba Banti menilai, banding yang diajukan pemkab menunjukkan memang ada yang berusaha ditutupi dari dokumen keuangan yang diminta pihaknya.

“Aneh menurut saya, karena KIP sudah memerintahkan agar dokumen itu dibuka. Tapi tetap saja pemkab ngotot menolak. Padahal dokumen yang kita minta itu biasa saja. Itu memang harus diketahui publik. Kan jadi tanda tanya sekarang kenapa disembunyikan. Wajar kemudian kalau kita menduga-duga ada yang tidak beres di situ,” ketus Baba Banti.

Menurutnya, menyembunyikan dokumen yang harusnya dibuka ke publik bisa berimplikasi hukum. Baba mengatakan, patut diduga dalam dokumen tersebut ada ketimpangan pengelolaan keuangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Baba Banti mengungkapkan bahwa seharusnya pemda mendukung amanat UU No 14 Tahun 2008 di mana dalam UU tersebut banyak menguraikan tentang cara pencegahan tindak pidana korupsi. Pemda Enrekang harusnya taat dengan Keputusan KI yang memenangkan LSM PKN.

“Pemda Enrekang seharusnya merasa malu menolak putusan KI yang memenangkan PKN atas gugatan yang telah di ajukan PKN ke KI,” ujar Baba.

Perlu juga masyarakat tahu bahwa pengelolaan keuangan negara itu wajib hukumnya mayarakat tahu. Seperti pengelolaan keuangan daerah dan desa.

Selama ini kata Baba, para pengguna kuasa anggaran selalu berdalih bahwa yang boleh tahu penggunaan anggaran hanya Inspektorat & BPK. Padahal dalam UU No 14 Tahun 2008 itu jelas mengatur bahwa semua warga negara berhak untuk mengetahuinya.

Sementara pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan menjelaskan Ketertutupan informasi publik yang dilakukan oleh Bupati Enrekang, Muslimin Bando beserta jajaran pemerintahan kabupaten Enrekang adalah ladang melakukan korupsi.

“Ketertutupan informasi publik penggunaan anggaran APBD ataupun APBN yang dikelola oleh Pemerintah daerah kabupaten Enrekang mengisyaratkan terjadi korupsi. Disisi lain, publik atau siapapun berhak mendapat informasi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Bupati dan para pejabatnya. Terbukti dengan kasus DAK Rp 39 M yang mana saat ini menunggu tersangkanya dari Kejati Sulsel,” ungkap Ridwan. (**)