Indonesia Seharusnya Sudah Lama Berdaulat Pangan

oleh -19 views

UPDATESULSEL.NEWS – Kesejahteraan petani menjadi persoalan serius bangsa ini. Rata-rata petani di Indonesia masih hidup jauh dari kata sejahtera. Padahal, negeri ini memiliki segalanya di bidang pertanian.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, pembangunan pertanian harus menjadi program prioritas pemerintah. ”Indonesia seharusnya sudah lama berdaulat karena semua prasyarat kedaulatan pangan kita miliki, seperti luasan wilayah, infrastruktur pendukung, dan sumber daya manusianya,” ujar Muhaimin saat memberikan sambutan pada kegiatan bertajuk ”Kebangkitan Tani Indonesia: Restruktrusisasi Ekonomi Indonesia Berbasis Pertanian; Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia” yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-7 Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) secara virtual, Kamis (23/9/2021).

Dikatakan pria akrab disapa Cak Imin, selama ini pembangunan pertanian selalu menjadi program prioritas setiap rezim pemerintahan. Sayang, surplus pangan tidak selalu sejalan dengan peningkatan pendapatan para petani.

”Pendapatan rumah tangga tani selalu berada di bawah sehingga para generasi muda emoh (tidak mau) lanjutkan pekerjaan orang tuanya dan beralih ke sektor lainnya,” katanya.

Mengacu pada hasil Sensus Penduduk 2020 yang baru, saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 dibanding sensus sebelumnya. Sebagai negara berpenduduk besar, kata Imin, seharusnya bangsa ini mampu menjawab persoalan mendasar yaitu pangan.

Mengutip wasiat penting hadratussyech KH Hasyim Asy’ari, katanya, petani adalah tuannya negara dan kuasanya itu nyata. Karena itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjadikan semangat HUT ke-7 Gerbang Tani sebagai momentum untuk memupuk dan menguatkan semangat kebangkitan tani.

Dengan semangat ini, Ia mengajak seluruh kader PKB, khususnya Gerbang Tani menjadi bagian dari upaya menjadikan nyata kekuataan petani di negeri ini. Menjadikan negeri ini makmur karena punya kekuatan. Makmur karena negerinya negeri pertanian, negeri agraris.

”Saya berharap petani dan kita semua segera bisa mengubah sejarah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat tani, waryat pedesaan jadikan tuan orang kaya di negerinya sendiri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Muhaimin yang juga Ketua Dewan Pembina DPN Gerbang Tani mengapresiasi kinerja Gerbang Tani yang telah menorehkan peran nyata untuk pembangunan pertanian di Indonesia.

”Saya bahkan sangat terkesan dengan peran yang sepertinya tidak mungkin dilakukan, dengan kekuatan terbatas, membantu petani di Sumut mendapatkan hak-hak lahannya, dan Presiden langsung yang menandatangani. Mereka diterima Presiden setelah berjalan kaki dari Sumut. Ini torehan sejarah dari yang sepertinya tak mungkin menjadi mungkin. Siapa sih Gerbang Tani, siapa sih PKB? Dengan keberanian bisa mengubah keadaan. Jalan kaki dari Sumut ke Jakarta. Ini bukti tidak ada sejarah yang tidak bisa kita ubah,” tutturnya.

Dikatakan Muhaimin, saat pandemi seperti ini, terdapat tiga krisis yang saling bertemu, yakni krisis ekologis, ekonomi, dan krisis kesehatan. Krisis pertama ditandai banyaknya bencana ekologis maupun hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Krisis kedua adalah memerosotkan ekonomi di semua sektor karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi.

”Krisis ekonomi telah menyebabkan hilangnya kesempatan kerja dan pemutusan hubungan kerja,” urainya.

Mengacu data Kementerian Ketenagaakerjaan, terdapat 2,4 juta pemutusan hubungan kerja sepanjang 2020 sedangkan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyatakan terdapat 15 juta UMKM yang gulung tikar.

Sedangkan krisis ketiga adalah krisis kesehatan, Covid 19. Menurut Muhaimin, pandemic Covid-19 membuka mata semua orang akan kurangnya rasio fasilitas dan sumber daya kesehatan dalam pelayanan masyarakat.

”Sampai saat ini, 3 krisis ini belum memperlihatkan tanda membaik. Krisis ekologis, sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini memunculkan pertanyaan besar, kemana arah pembangunan kita dimasa depan? Perubahan positif dan progresif harus segera dilakukan. Bagaimana menciptakan ekonomi hijau baru, transisi energi dan pembangunan yang rendah karbon, serta mengejar kemakmuran bukan dengan pertumbuhan namun dengan distribusi keadilan,” urainya.

Menurutnya, restrukturisasi ekonomi secara radikal harus dilakukan, kembali kepada basis ekonomi pertanian, basis masyarakat agraris yang maju. Ada tiga isu penting ketika membicarakan isu pertanian, Pertama reforma agraria. ”Kita tidak bisa pungkiri bahwa reforma agraria saat ini cenderung mendukung gerakan populisme kanan, bukan gerakan solidaritas progresif untuk keadilan sosial dan keadilan ekonomi,“ tuturnya.

Reforma agraria berarti mengubah struktur penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria yang tidak adil menjadi adil, bukan sekedar sertifikasi lahan.
Kedua, pertanian yang berkelanjutan yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan, rawan pangan dan kekurangan gizi.

Pertanian dapat membantu mengurangi sisa kemiskinan perdesaan, jika petani kecil menjadi pemasok langsung di pasar pangan modern, membangun agropolitan untuk keseimbangan antar kawasan. Pembangunan pertanian membutuhkan kemajemukan dalam pendekatan dan intervensi, sehingga masing-masing daerah membangun sesuai karakteristik daerahnya.

Ketiga, perdagangan berkelanjutan sebuah isu yang belum banyak berkembang di Indonesia. Perdagangan berkelanjutan terjadi ketika pertukaran barang dan jasa komersial menghasilkan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu penciptaan nilai ekonomi, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan aset, pelestarian dan penggunaan kembali sumber daya lingkungan. (**)