Hak Angket DPRD untuk PJ Walikota Makassar tak Kunjung Digelar

oleh -19 views

UPDATESULSEL.NEWS– Wacana hak angket yang digulirkan sejumlah anggota DPRD kota Makassar belum ada tindak lanjut. Hak angket yang ditujukan kepada Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin terkait penggunaan dana COVID-19 sebatas gertak sambel.

Anggota Banggar DPRD Kota Makassar, Syamsuddin Raga, mengatakan wacana hak angket ini masih berupa usulan. Hal itu dikarenakan kesibukan dewan menjalankan tugasnya masing-masing sehingga belum membahas lebih lanjut. Namun bukan berarti ditinggalkan begitu saja.

“Bukan ditinggalkan tetapi yang paling pokok adalah bagaimana Makassar ke depan. Kalau itu tidak dilakukan maka terbengkalai seperti apa yang sekarang terjadi di 2020 tidak ada kegiatan sama sekali yang bersifat fisik,” kata Syamsuddin.

Seperti diketahui ide hak angket ini bergulir setelah DPRD Kota Makassar secara resmi menolak pembahasan APBD-Perubahan Pemkot Makassar tahun 2020. Salah satu alasannya yakni penggunaan dana COVID-19 yang dinilai tidak transparan.

Mario David selaku Juru Bicara Banggar DPRD Kota Makassar menyatakan para legislator DPRD Kota Makassar akan menempuh hak angket untuk mempertanyakan penggunaan anggaran COVID-19 kepada Pemkot Makassar. Fraksi NasDem dan Golkar bahkan menjadi fraksi pertama yang mendukung penggunaan hak angket.

Tapi hingga dua minggu berlalu, belum ada tindakan final terkait usulan hak angket terhadap polemik tersebut. Artinya, hak angket ini masih tetap menjadi wacana.

Mario David juga menyatakan bahwa rencana pengajuan hak angket ini memang belum ditindaklanjuti sebab Pemkot hendak melakukan perbaikan.

Mario mengaku pihaknya akan menunggu hingga Senin atau Selasa pekan depan untuk melihat perubahan apa yang dilakukan oleh pihak pemkot. Sebab pemkot sendiri telah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Mereka bersurat ke Kemendagri dan ditembuskan ke DPRD Kota Makassar. Dalam suratnya itu membahas kemauan DPRD terkait usulan anggaran. Jadi kita tunggu jawaban kemendagri dulu sebagai atasan pemkot. Apa tindak lanjutnya, nanti kita juga lihat dan lanjuti apa mau dari Kemendagri,” katanya. (Wan)