Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Penjara

oleh -336 views

UPDATESULSEL.NEWS – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah, enam tahun penjara. Nurdin disebut melakukan dugaan suap dan gratifikasi.

Tuntutan dibacakan langsung Jaksa KPK, Zainal Abidin dalam sidang lanjutan dengan agenda tuntutan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Ibrahim Palino di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin 15 November 2021, sore.

“Menuntut terdakwa Nurdin Abdullah pidana penjara selama enam tahun,” kata Zainal dalam tuntutannya.

Menurut Zainal, Nurdin Abdullah dinilai mencederai kepercayaan masyarakat selaku Gubernur Sulsel. Apalagi, Nurdin pernah meraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption.

Seharusnya, kata Zainal, mantan Bupati Bantaeng dua periode tersebut, mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat maupun lingkungan keluarganya untuk pemberantasan korupsi.

Olehnya itu, selain kurungan penjara enam tahun, Nurdin Abdullah juga diminta membayar denda 500 juta dengan subsider enam bulan penjara.”Seharusnya terdakwa menjadi pelopor atau duta anti korupsi. Tapi, malah sebaliknya,” ucapnya.

Dalam amar tuntutan jaksa KPK, menuntut terdakwa telah terbukti secara hukum dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Usai jaksa membacakan tuntutan, Ketua Majelis Hakim, Ibrahim Palino memberikan kesempatan terhadap terdakwa bersama penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan dalam agenda sidang selanjutnya pada Selasa 23 November 2021, pekan depan.

“Setelah tuntutan kami akan memberikan kesempatan untuk membacakan pembelaan pada Selasa pekan depan. Pak Nurdin bisa melakukan pembelaan sendiri atau dengan penasehat hukumnya,” kata Ibrahim. (*)