UPDATESULSEL.NEWS- Pemerintah kabupaten Enrekang melalui Dinas Kesehatan, rupanya selama 6 (enam) bulan belum membayarkan gaji para tenaga honorer kesehatan (medis) non PNS yang bertugas di Rumah Sakit umum Massenrempulu dan tenaga medis di seluruh Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Enrekang.
Apalagi para tenaga medis di Kabupaten Enrekang telah memperlihatkan kinerja dan loyalitasnya mengurusi pasien selama masa pandemi COVID-19 di wilaya Kabupaten Enrekang.
Selama 6 bulan (Juli hingga Desember tahun 2020), para honorer medis yang berjumlah 1.600 orang belum menerima gaji, yang mana setiap honorer kesehatan harus mendapat gaji sebesar Rp 350.000 rupiah
“Sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) tenaga medis non PNS di Kabupaten Enrekang sudah enam bulan belum menerima gaji honorer mereka. Seharusnya hak mereka terbayarkan, gaji Rp 350.000 rupiah per honorer. Pemda kabupaten Enrekang juga belum membayarkan penghasilan tambahan 2 triwulan bagi ASN di lingkup Dinas Kesehatan,” kata pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, Arby, Selasa (15/12/2020).
Arby menjelaskan kreatifitas pemuda kabupaten Enrekang sangat sadar prihatin atas ulah Pemerintah kabupaten Enrekang yang tak kunjung membayarkan gaji para tenaga honorer kesehatan di seluruh Kabupaten Enrekang.
“Aliansi pemuda kabupaten Enrekang telah berinisiatif mengumpulkan koin atau menggalang dana untuk pembayaran gaji honorer tenaga medis di seluruh Kabupaten Enrekang. Kami pastikan gaji ataubhak mereka tidak terbayarkan oleh Pemda kabupaten Enrekang. Apalagi mereka (tenaga medis) sangat memberikan kontribusi dalam memerangi penyebaran Covid-19,” jelas Arby.
Selain itu, Puluhan Tenaga Honorer Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Enrekang mengeluh.
Pasalnya, uang perjalanan dinas mereka selama ini belum dibayarkan, baik perjalanan dinas keluar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerah.
Salah satu Tenaga Honorer TRC Dinkes Enrekang yang enggan disebut namanya mengatakan, 11 perjalanan dinasnya keluar daerah dan 13 dalam daerah belum dibayarkan.
Bahkan menurutnya ada rekannya bahkan diatas 20 kali perjalanan dinasnya yang belum dibayarkan.
Bukan hanya perjalan dinas keluar daerah saja, tapi juga perjalanan dinas dalam daerah saat mereka melakukan tracking kasus Covid-19 juga belum dibayarkan.
Mereka pun berharap Dinas Kesehatan terbuka hatinya untuk membayar perjalanan dinas mereka yang selama ini merujuk pasien Covid-19.
Apalagi anggaran Covid-19 untuk kegiatan seperti itu memang ada. (Abu)
