UPDATESULSEL.NEWS – Sebanyak 10 orang, 8 pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau dan 2 pegawai swasta di cegah tangkal (cekal) untuk pergi ke luar negeri. Rekomendasi itu dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan dugaan kasus suap tersangka Bupati Meranti nonaktif Muhammad Adil.
Dari 10 orang tersebut dicekal untuk dimintai keterangan. Yaitu untuk menggalian pembuktian unsur dugaan suap atas tersangka Muhammad Adil. Pihak KPK mengajukan 10 orang tersebut untuk dicekal.
“Dari 10 orang, dimana 8 orang di anaranya pegawai KPK perwakilan Riau dan 2 orang swasta,” tegas Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip merdeka.com, Senin 15 Mei 2023.
Menurut Ali Fikri untuk cekal ke luar negeri terhadap 10 orang tersebut sudah diajukan ke pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka dicegah dengan jangka waktu selama enam bulan, terhitung mulai 10 Mei 2023 lalu dan bisa diajukan perpanjangan sesuai kebutuhan penyidikan.
Sedangkan 10 orang tersebut berinisial RE, OS, DA, NJP, AB, FI, BDW, SFP. Kemudian dua orang dari pihak swasta berinisial FH dan seorang perempuan berinisial ADR. Pihak KPK berharap mereka yang dicekal ke luar negeri kooperatif dan tak mempersulit proses hukum di KPK.
Seperti ditulis Ngopibareng.id, Jumat 7 April 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Meranti Muhammad Adil. Kabar ini cukup mengejutkan. Sebab, Muhammad Adil pernah viral lantaran emosi dengan para oknum pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang menurutnya berisi iblis. Adil memprotes soal dana bagi hasil (DBH), pada 9 November 2022.
Kini, roda berputar. KPK menangkap tangan Bupati Meranti bersama puluhan pejabat Pemkab Meranti lainnya.
“Hari ini kita berhasil tangkap tangan Bupati Meranti. Selama tiga bulan sejak Januari sampai dengan 31 Maret 2023, tidak ada tangkap tangan,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, dikutip Antara, Jumat 7 April 2023 lalu.
Namun demikian, Firli Bahuri masih irit bicara. Demikian pula dengan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri. “Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan pihak swasta yang ditangkap KPK,” ujarnya.
