UPDATESULSEL- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar tidak tinggal diam walaupun Pejabat Wali Kota Makassar, Rudi Djamaluddin tidak hadiri undangan pemanggilannya terkait klarifikasi adanya indikasi pelanggaran mutasi menjelang Pilkada Kota Makassar 2020.
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan atas adanya mutasi pejabat yang diduga tidak sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Kan surat yang kami terima dari Mendagri itu ada sebanyak 34 yang diusulkan, tapi kenapa yang mendapat ijin cuma 32 saja. Nah ini yang 32 kita sementara telusuri, apakah orang – orangnya sesuai dengan Mendagri”, kata Nursari. Minggu (13/9/2020).
Terbilang jumlah pejabat yang dilantik cukup banyak, Nursari mengakui agak sedikit kesulitan. Akan tetapi, sebagai pengawas antisipasi pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Makassar upayakan secepat mungkin.
“Kan ada tim penelusuran yang dibentuk yang saat ini mulai bekerja, termasuk yang juga 2 orang itu (yang belum dilantik)”, ucapnya.
“Sementara untuk pemanggilannya (yang 32 orang) itu tergantung kebutuhan hasil penelusurannya untuk di klarifikasi”, tambah Nursari.
Bukan hanya itu, dia membeberkan jika pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota Makassar yang lalu. Ada 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran dan saat ini diproses.
“Yang 1 orang itu soal melike/posting kandidat di Sosmed, pastinteman – teman media sudah mengetahui itu. Dan yang 2 orang ini, ada yang ikut saat pendaftaran dan itu merupakan temuan kami, karena saat itu, tim Bawaslu sudah menyebar”, beber Nursari.
Bahkan, kata Nursari, Bawaslu Kota Makassar sudah memintai keterangan terhadap ASN tersebut. Namun, dirinya belum bisa menyebut siapa ASN yang ikut dan kandidat mana yang mereka dampingi dalam pendaftran Paslon Wali Kota Makassar di KPU.
“Nantilah, satu dua hari ini saya akan publis bersama hasil rekomendasinya ke KASN. Intinya, mereka mengantar kandidat yang berbeda saat pendaftaran”, pungkas Nursari. (Kiki)
