Dibalik Tergantinya Yusran Yusuf dari Jabatan PJ Walikota, Pakar: Indikasi ada Kepentingan Oknum Tertentu di Pilkada Makassar

oleh -4.242 views

UPDATESULSEL- Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah resmi melantik, Prof Rudi Djamaluddin menggantikan, Prof Yusran Yusuf yang baru menjabat 43 hari sebagai PJ Walikota. Pelantikan tersebut dipusatkan di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (26/6) kemarin.

Pergantian tersebut mengundang pertanyaan berbagai pihak terkait profesionalisme sang Gubernur menunjuk PJ Walikota Makassar dalam menghadirkan pelayanan kepada masyarakat.

Pakar ilmu politik dan pemerintahan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Sukri menjelaskan dari segi etis pemerintahan, pergantian PJ Walikota terlalu cepat tanpa memberikan penilaian secara profesional kepada PJ Walikota sebelumnya.

“Permasalahan ini mesti diletakkan secara proporsional. Secara administratif Gubernur memang berhak melakukan pergantian ini, sehingga dengan alasan apapun yang mestinya adalah alasan profesional maka pergantian ini dapat dilakukan. Hanya memang dari sisi etis pemerintahan, pergantian yang terkesan terlalu cepat ini dapat saja dimaknai sebagai sebuah indikasi adanya ketidakmampuan Pj walikota untuk mewujudkan kepentingan pemerintah Provinsi di Makassar,” kata Sukri, Sabtu (27/6/2020).

Pergantian PJ Walikota Makassar tersebut, kata Sukri bisa saja meninggalkan kesan adanya kepentingan oknum tertentu untuk memanfaatkan PJ Walikota yang baru dalam kepentingan ekonomi dan politik di kota Makassar.

“Namum, tentu saja hal ini juga menimbulkan pertanyaan karena masa jabatan yang tidak lama kemudian dianggap gagal atau tidak sesuai ekspektasi. Tentu dapat dipandang juga sebagai indikasi adanya kegagalan gubernur dalam memilih PJ Walikota. Atau adanya kepentingan tertentu yang mungkin mencoba untuk memanfaatkan situasi yang ada dalam kaitan dengan kepentingan ekonomi politik dan pilkada di Makassar.

“Jadi ketika muncul wacana bahwa pergantian yang terkesan mendadak dan terburu buru ini dianggap mungkin ada kepentingan tertentu selain kepentingan administratif dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di kota Makassar. Hal tersebut memang sulit dihindari, meski tentu saja yang paling mengetahui tentu saja Gubernur dan Pj walikota yg digantikan,” papar Sukri. (Amir)