UPDATESULLSEL- Menanggapi permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota Makassar yang syarat bermasalah, bahkan proses PPDB terindikasi penuh kecurangan.
Ketua komisi D DPRD kota Makassar, Andi Wahan Tahir meminta semua pihak yang dirugikan proses PPDB agar segera mungkin melaporkan ke pihak DPRD, pihak hukum, dan kepada Dinas terkait.
Kami di Komisi D sangat mendukung dan mengapresiasi segala upaya yang tidak melanggar ketentuan hukum dan juga kepada siapa saja yang berani melaporkan segala bentuk kecurangan PPDB tentunya disertai dengan bukti kongkret dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata, Abdul Wahab Tahir, Jumat (10/7/2020).
Dengan begitu didasari beberapa temuan dan laporan. Komisi D berharap oknum yang melakukan kecurangan agar diseret dalam rana hukum. Sebab, tidak menjalankan mekanisme yang sesuai berdasarkan ketentuan proses PPDB.
“Jadi kami akan rekomendasi pelaku agar diberikan sanksi yang berat agar menjadi pembelajaran pihak-pihak yang lain,” ujar Wahab.
Indikasi terjadinya kecurangan PPDB sebelumnya diungkap oleh aliansi masyarakat peduli pendidikan. Indikasi terjadinya kecurangan itu seperti, dibukanya proses pendaftaran sehari lebih cepat dari jadwal seharusnya.
Indikasi lainnya, adanya data siswa pendaftar yang sempat bermasalah di web resmi PPDB, di mana data pribadi mereka secara bebas dapat diakses oleh masyarakat.
Hingga kemudian server yang down dan tidak bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga jalur zonasi terpaksa diundur hingga 13 Juli. (*)
