UPDATESULSEL.NEWS – Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menginstruksikan para pemangku kepentingan agar bekerja sama menyusun data yang akurat dalam memberikan subsidi pupuk demi terwujudnya keadilan bagi para petani.
hal ini disampaikan Suhardi saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Asosisasi Distributor Pupuk Indonesia, di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
“Upaya mengelola pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk telah diatur, dilaksanakan,dan diawasi pemerintah, namun keluhan terkait dengan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi masih saja terjadi,” tegasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Pontas.id Kamis (12/11/2020).
Oleh karena itu, dia meminta kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan pendataan dengan benar, agar data tersebut bisa disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian.
“Kita perbaiki data, tapi kami tidak memiliki data tandingan. jika sekiranya HKTI, KTNA dan bahkan asosiasi pupuk memiliki data, supaya kita bisa tandingkan datanya pertanian, mana yang benar mana yang bodong,” ucapnya
Menurut Suhardi, perbaikan data petani merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, karena subsidi pupuk adalah wujud dari negara Pancasila.
“Komisi IV mengharapkan pendataan akurat bagi petani yang berhak mendapat subsidi pupuk by name by address,” imbuhnya
Dalam rapat itu, dia pun kembali mengkritisi pemerintah yang dinilai tidak mampu mengimplementasikan rencana distribusi pupuk subsidi dengan baik, bahkan persoalan kartu tani pun yang tak kunjung usai.
“Begitu juga dengan persoalan tambahan kartu tani, kartu tani ini baru 86 persen yang diperkirakan berhak menerima karena hanya 14 juta, ini pun belum falid datanya, antara yang berhak dan tidak berhak, hanya disesuaikan dengan kemampuan subsidi, yang seharusnya 20 juta lebih petani kita,” pungkas politisi partai Demokrat itu. (Kiki)
